JAKARTA - Sebanyak 26 desa di tiga kabupaten terancam tergusur akibat pembangunan megaproyek jalan tol Gresik–Tuban senilai Rp23 triliun. Proyek ini menjadi salah satu bagian penting dari jaringan Tol Trans Jawa dan berlokasi di provinsi yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Proyek jalan tol sepanjang 61,968 kilometer ini rencananya akan menghubungkan Kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban, dengan masa konsesi mencapai 50 tahun. Meskipun pengerjaan fisik tol baru akan dimulai pada tahun 2025, proses konsultasi publik dan penyusunan kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah mulai berjalan.
Menurut informasi yang diterima, tol Gresik–Tuban juga akan terintegrasi dengan jaringan tol lainnya, seperti Demak–Tuban, Ngawi–Bojonegoro–Babat, dan Krian–Legundi–Bunder–Manyar. Tujuan utama pembangunan tol ini adalah meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir utara Jawa Timur yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Namun, proyek ini juga membawa konsekuensi sosial yang tidak sedikit, terutama bagi masyarakat desa yang tanah dan rumahnya akan terkena dampak langsung. Di Kabupaten Gresik, dua kecamatan yaitu Duduksampeyan dan Manyar menjadi wilayah yang terdampak.
Di Kecamatan Duduksampeyan terdapat tiga desa yang masuk jalur pembangunan, yaitu Desa Wadaklor, Kramat, dan Kemudi. Sementara di Kecamatan Manyar, terdapat empat desa terdampak, yakni Betoyokauman, Betoyoguci, Leran, dan Banyuwangi.
Kabupaten Tuban mencatat enam desa terdampak yang tersebar di dua kecamatan. Desa Penidon berada di Kecamatan Plumpang, sedangkan Kecamatan Widang terdampak paling banyak dengan lima desa, yaitu Compreng, Widang, Banjar, Tegalsari, dan Kedungharjo.
“Total desa yang terancam terdampak pembangunan tol ini mencapai 26 desa,” kata Esti, salah satu pejabat terkait yang mengikuti proses sosialisasi megaproyek.
Warga desa-desa tersebut mulai mempertanyakan masa depan lahan dan rumah mereka. Banyak dari mereka menggantungkan hidup pada lahan pertanian yang kini berpotensi hilang akibat proyek ini. Mereka berharap proses pembebasan lahan berjalan adil, transparan, dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
Sementara itu, di Lamongan, daftar desa terdampak masih dalam tahap finalisasi. Pemerintah daerah bersama pihak teknis sedang melakukan pendataan dan koordinasi untuk meminimalkan potensi gesekan sosial selama proses pembebasan lahan berjalan.
Kekhawatiran warga terhadap proyek ini dianggap wajar, mengingat sebagian besar mereka menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian. Ganti rugi yang adil menjadi tuntutan utama masyarakat.
“Manfaat proyek ini memang akan sangat dirasakan dalam jangka panjang, terutama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kawasan,” jelas Esti. “Namun kami juga memahami pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.”
Selain itu, proyek jalan tol ini juga didukung oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proses konstruksi dan pengelolaan. Kehadiran tol ini diharapkan mampu menjadi pemicu geliat ekonomi baru, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa Timur yang selama ini masih menghadapi kendala akses transportasi.
Proyek yang melibatkan investasi besar ini menjadi harapan besar pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi kemacetan, serta membuka peluang investasi baru di sepanjang koridor tol.
Kini masyarakat dan pemangku kepentingan menantikan langkah konkret dari pemerintah dan pengembang untuk memastikan pembangunan berjalan lancar tanpa mengorbankan kepentingan warga terdampak.
Harapannya, megaproyek jalan tol Gresik–Tuban tidak hanya sukses dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang positif dan berkeadilan bagi masyarakat di sekitarnya.