JAKARTA - Memasuki pertengahan Juni 2025, banyak masyarakat yang menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih belum menerima pencairan bansos tahap kedua. Hal ini menimbulkan keresahan dan pertanyaan di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya mengenai jadwal pencairan, penyebab keterlambatan, dan bagaimana cara mengecek status bantuan secara resmi.
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 2 mencakup periode April hingga Juni 2025. Artinya, bulan Juni menjadi batas waktu pencairan bansos kuartal kedua. Sejumlah daerah dilaporkan sudah mulai menyalurkan bantuan sejak awal Juni, namun pencairan dilakukan secara bertahap. Hal ini bergantung pada kesiapan data, sistem distribusi, serta proses administratif yang berjalan di masing-masing wilayah.
Mengapa Bansos Tahap 2 Belum Cair?
Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pencairan bansos tahap 2 ini. Di antaranya:
1. Verifikasi dan Validasi Data KPM
Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial daerah sedang melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi ulang data penerima melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan sesuai kondisi sosial ekonomi terkini.
“Proses verifikasi ini penting agar bansos tidak salah sasaran dan hanya disalurkan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” ujar salah satu pejabat bidang perlindungan sosial.
2. Perubahan Skema Penyaluran
Di beberapa wilayah, terjadi pergeseran skema penyaluran bantuan, misalnya dari sebelumnya disalurkan melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) ke Kantor Pos atau sebaliknya. Perubahan ini memerlukan waktu adaptasi teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan distribusi.
3. Masalah Teknis dan Administratif
Beberapa KPM menghadapi kendala teknis seperti rekening bank tidak aktif, data NIK tidak sesuai, atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum diaktivasi. Meski nama penerima sudah terdaftar dalam sistem, proses pencairan bisa tertunda jika hal-hal tersebut belum diperbaiki.
Cara Resmi Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada situs atau aplikasi pihak ketiga yang mengklaim dapat mengecek status bansos. Satu-satunya cara resmi untuk memverifikasi penerimaan bantuan adalah melalui situs https://cekbansos.kemensos.go.id.
Berikut langkah-langkah pengecekan:
Kunjungi laman resmi tersebut.
Isi data sesuai KTP: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
Masukkan nama lengkap.
Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.
Klik tombol "Cari Data".
Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan dan status penyaluran. Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan bahwa data tidak ditemukan.
Langkah yang Bisa Dilakukan Jika Bansos Belum Cair
Jika sampai pertengahan Juni bansos Anda belum juga cair, berikut tindakan yang bisa Anda lakukan:
Periksa saldo KKS secara berkala di ATM BRI, BNI, Mandiri, atau BTN.
Kunjungi Kantor Pos jika di wilayah Anda bantuan disalurkan melalui pos.
Hubungi pendamping PKH atau RT/RW setempat untuk mendapatkan informasi terbaru.
Pantau situs resmi Kemensos secara rutin untuk memastikan status terkini.
Pentingnya Memperbarui Data DTKS
Warga juga diminta untuk terus memperbarui data di DTKS, terutama jika terjadi perubahan seperti pindah domisili, perubahan status keluarga, atau kehilangan pekerjaan. Hal ini dapat membantu mempercepat proses validasi dan menghindari kegagalan pencairan bansos.
Waspadai Penipuan Berkedok Bansos
Masyarakat diingatkan untuk berhati-hati terhadap upaya penipuan dari situs palsu atau oknum yang mengaku bisa membantu pencairan dengan cepat. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi, terutama yang menjanjikan pencairan instan atau meminta imbalan.
Pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025 dipastikan berlangsung selama bulan Juni. Keterlambatan pencairan di beberapa wilayah bukan berarti bantuan dibatalkan, melainkan akibat proses validasi data, perubahan mekanisme penyaluran, serta kendala teknis dan administratif.
Masyarakat diharapkan bersabar, aktif memantau status bansos melalui jalur resmi, dan segera melapor jika mengalami kendala. Jangan sampai informasi yang salah membuat Anda kehilangan hak atas bantuan yang semestinya Anda terima.