JAKARTA - Pemerintah Indonesia kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras dengan volume 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) pada bulan Juni hingga Juli 2025. Penyaluran bansos beras ini ditargetkan dimulai pada minggu ketiga hingga keempat bulan Juni dan berlanjut hingga akhir Juli.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan penyaluran bansos beras akan difokuskan pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras signifikan. “Tentunya [penyaluran bansos beras] Juni minggu ketiga keempat, itu yang harusnya kita sudah mulai sampai Juli,” ujar Arief saat ditemui di Kompleks Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (5/6/2025).
Menurut Arief, pemerintah mengutamakan distribusi bantuan ke wilayah yang paling membutuhkan, khususnya daerah-daerah yang harga berasnya terus merangkak naik seperti Papua, Maluku, dan kawasan Indonesia Timur. “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu,” jelasnya.
Verifikasi Data Penerima Menggunakan DTSEN
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah tengah melakukan proses verifikasi data penerima bansos beras menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini merupakan basis utama yang menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan sosial pangan.
Arief mengungkapkan, hasil verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menetapkan sebanyak 16,5 juta keluarga penerima manfaat yang valid. Namun, pemerintah menargetkan total penerima bansos beras mencapai 18,3 juta KPM.
“Kami menggunakan data terverifikasi yang sudah dicek oleh BPKP sebanyak 16,5 juta KPM, sementara target penerima bantuan beras sendiri mencapai 18,3 juta KPM,” kata Arief.
Anggaran Bansos Beras Tembus Rp5 Triliun
Guna merealisasikan program bansos beras ini, pemerintah diperkirakan akan mengajukan anggaran sebesar Rp4,6 triliun hingga Rp5 triliun ke Kementerian Keuangan. Anggaran ini disesuaikan dengan jumlah keluarga penerima yang telah divalidasi.
“Kurang lebih anggarannya sekitar Rp4,6 triliun sampai Rp5 triliun, tergantung nanti penerimanya, penerima KPM-nya,” ujar Arief.
Syarat dan Kategori Penerima Bansos Beras
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa bansos beras akan diberikan kepada tiga kategori utama penerima. Pertama, bantuan ditujukan kepada daerah-daerah yang memiliki stok beras terbatas seperti Papua dan Maluku. Kedua, daerah perkotaan yang bukan merupakan sentra produksi beras juga menjadi prioritas penerima bansos.
Kategori ketiga adalah daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). “Daerah yang harga sudah di atas HPP, jauh di atas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Kemudian perkotaan, kita kucurkan lebih awal,” jelas Amran.
Penyaluran bansos beras ini diharapkan mampu meredam lonjakan harga beras di pasar dan meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi yang rentan dan harga bahan pokok yang fluktuatif.
Peran Strategis Bansos Beras dalam Stabilitas Pangan
Bansos beras 10 kilogram menjadi salah satu program utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional dan mengamankan kebutuhan pokok masyarakat selama periode ketidakpastian harga pangan global dan fluktuasi pasokan. Dengan fokus pada wilayah prioritas, pemerintah berharap distribusi bantuan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan harga beras di berbagai daerah dan menyesuaikan kebijakan bansos agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Dengan penyaluran bansos beras yang mulai digulirkan pada Juni-Juli 2025, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin ketahanan pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.