JAIKARTA - Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-43 tingkat Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, khususnya sayuran, dengan memperkuat armada dan mengatur prioritas pada jalur penyeberangan Roro.
Langkah ini ditetapkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pada Kamis, 12 Juni 2025, di Aula Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Susy Hartati, dan dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bappeda, serta perwakilan dari para vendor dan distributor pangan lokal.
Kendaraan Pangan Jadi Prioritas Penyeberangan
Salah satu hasil penting dari rapat koordinasi tersebut adalah penetapan prioritas kendaraan pengangkut bahan pangan, khususnya sayuran segar dan komoditas cepat busuk lainnya, dalam jadwal penyeberangan Roro di dua pelabuhan utama yakni Pelabuhan Sei Selari dan Air Putih.
“Langkah ini penting agar suplai pangan, terutama sayuran yang bersifat mudah rusak, tetap lancar selama masa pelaksanaan MTQ yang diprediksi akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mobilitas antar wilayah,” ujar Susy Hartati dalam rapat tersebut.
Armada Roro Diperkuat
Untuk mendukung kebijakan tersebut, lima unit armada kapal Roro disiapkan. Rinciannya adalah tiga armada untuk penyeberangan reguler, dua unit lainnya akan difungsikan khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan ringan, serta satu kapal tambahan yang disiapkan secara khusus untuk melayani rombongan Forkopimda Provinsi Riau pada hari pelaksanaan kegiatan MTQ.
Penguatan armada ini ditujukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan volume penumpang dan kendaraan yang akan keluar-masuk Pulau Bengkalis selama perhelatan berlangsung.
Pengawasan Ketat: ODOL Dilarang, Tonase Dibatasi
Pemkab Bengkalis juga akan memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan, khususnya yang membawa bahan pangan. Semua kendaraan diwajibkan mematuhi batas tonase maksimal 8 ton, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkalis Tahun 2011.
Modifikasi kendaraan yang berpotensi melanggar ketentuan ODOL (Over Dimension Over Load) juga dilarang keras. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan pengguna Roro dan mencegah kerusakan pada sarana pelabuhan.
Sosialisasi dan Edukasi ke Masyarakat Ditingkatkan
Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, Dinas Ketahanan Pangan akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku distribusi pangan melalui media cetak, digital, spanduk, dan stiker kendaraan.
“Kesadaran masyarakat sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Untuk itu, komunikasi akan terus dibangun agar semua pihak memahami dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Susy.
Langkah awal yang telah disepakati antara lain:
Pemasangan spanduk identitas pada kendaraan angkutan sayuran bertuliskan “Angkutan Bahan Pangan yang Mudah Busuk (Perishable Foods)”.
Pembuatan sistem barcode kendaraan prioritas.
Pengaktifan grup komunikasi digital yang menghubungkan OPD terkait, vendor pangan, dan operator pelabuhan untuk mempermudah koordinasi real-time.
Fondasi Sistem Distribusi Pangan yang Lebih Adaptif
Meskipun aturan resmi berbentuk Perbup atau Perda masih dalam proses pengesahan, kebijakan sementara ini dinilai sangat penting untuk merespons kebutuhan darurat menjelang pelaksanaan MTQ Provinsi Riau 2025.
Dinas Ketahanan Pangan menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga sebagai pijakan menuju sistem distribusi pangan yang lebih adaptif, responsif terhadap kebutuhan wilayah, dan menjunjung keadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
“Kami berharap sistem ini menjadi model yang dapat diterapkan secara permanen, khususnya di wilayah kepulauan seperti Bengkalis, agar ketahanan pangan tetap terjaga dalam situasi apapun,” kata Susy Hartati.
Pelaksanaan MTQ ke-43 tingkat Provinsi Riau di Bengkalis diprediksi akan meningkatkan kebutuhan logistik dan distribusi barang. Dengan penguatan armada dan penetapan skema prioritas bagi kendaraan angkutan pangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupaya memastikan ketersediaan pasokan tetap aman dan lancar.
Masyarakat dan pelaku usaha pun diimbau untuk aktif mematuhi regulasi serta terlibat dalam menjaga kelancaran distribusi, demi suksesnya event keagamaan sekaligus menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan lokal.