JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi utama mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kebutuhan investasi infrastruktur ditaksir mencapai Rp1.905 triliun. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara, pemerintah mengandalkan berbagai skema pembiayaan inovatif guna mempercepat realisasi proyek.
Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya menyasar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional mencakup pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga infrastruktur digital dan ketenagalistrikan.
Salah satu inovasi pembiayaan yang tengah dikembangkan adalah skema Limited Concession Scheme (LCS) atau Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). Melalui skema ini, pemerintah memberikan hak pengelolaan terbatas terhadap aset eksisting kepada swasta dengan kompensasi berupa pembayaran di muka. Dana dari skema ini kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur baru.
“Skema HPT ini dirancang agar investor bisa mendapatkan imbal hasil melalui pengelolaan aset yang sudah berjalan, sementara negara memperoleh pendanaan untuk membangun infrastruktur baru tanpa menambah utang,” ujar seorang pejabat dari lembaga perencanaan nasional.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan skema Land Value Capture (LVC) atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK). Skema ini memanfaatkan kenaikan nilai lahan atau kawasan yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur. Nilai tambahan tersebut akan ditarik kembali untuk membiayai proyek-proyek berikutnya.
“Ketika infrastruktur dibangun, nilai lahan di sekitarnya biasanya melonjak. Kami ingin agar nilai tambah ini bisa kembali ke negara untuk mendukung pembangunan lanjutan,” jelas pejabat tersebut.
Meski anggaran negara terbatas, pemerintah tetap optimistis bisa mencapai target pembangunan infrastruktur lewat kolaborasi erat dengan sektor swasta. Selama periode RPJMN sebelumnya (2020–2024), sekitar 42% dari total pembiayaan infrastruktur berasal dari swasta. Dalam periode 2025–2029, kontribusi sektor swasta diharapkan bisa meningkat secara signifikan melalui berbagai skema kerja sama, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan antara lain transportasi, energi, telekomunikasi, dan penyediaan air bersih. Proyek-proyek ini diperkirakan mampu membuka jutaan lapangan kerja baru, mempercepat konektivitas antardaerah, serta mendongkrak produktivitas ekonomi nasional.
Tak hanya berorientasi ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memiliki dimensi sosial. Infrastruktur yang memadai diyakini akan mempercepat transformasi sosial, memperkuat daya saing wilayah, serta menciptakan pemerataan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah proyek besar pun telah disiapkan untuk diluncurkan pada 2025, mulai dari proyek jalan tol Trans-Sumatera, kereta api di Kalimantan, hingga ekspansi pelabuhan logistik di Indonesia timur. Pemerintah juga menargetkan perluasan jaringan internet cepat hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur digital.
Dengan total kebutuhan investasi yang mencapai hampir Rp2.000 triliun, pemerintah menyadari bahwa efisiensi, transparansi, dan mitigasi risiko menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, regulasi pendukung tengah disempurnakan, termasuk pembenahan sistem perizinan dan jaminan hukum untuk investasi swasta.
“Transformasi ekonomi kita hanya bisa terjadi jika infrastruktur tersedia secara merata dan terintegrasi. Maka itu, pembangunan infrastruktur harus menjadi gerakan nasional, bukan hanya program pemerintah,” tegas pejabat tersebut.
Melalui strategi ini, pemerintah berharap Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Infrastruktur yang kuat dan merata dinilai menjadi fondasi penting dalam mencapai visi tersebut.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, pembangunan infrastruktur senilai Rp1.905 triliun diharapkan tidak hanya menjadi target angka, melainkan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial di seluruh penjuru negeri.