JAKARTA - Pemerintah Indonesia menegaskan kebutuhan investasi besar-besaran senilai Rp10.000 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur nasional dalam beberapa tahun ke depan. Angka ini menunjukkan betapa krusialnya peran infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengakselerasi realisasi investasi agar proyek-proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal membangun jalan, jembatan, atau pelabuhan. Ini adalah investasi untuk masa depan bangsa yang harus didukung oleh sumber dana yang memadai,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta.
Menurut Sri Mulyani, kebutuhan investasi sebesar Rp10.000 triliun ini meliputi berbagai sektor seperti transportasi, energi, telekomunikasi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah. Realisasi investasi tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Namun, pemerintah mengakui bahwa angka tersebut tidak mudah dicapai hanya dari anggaran negara. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta dan investasi asing menjadi sangat penting. “Kami terus membuka peluang kemitraan dengan investor baik domestik maupun asing untuk bersama-sama membangun infrastruktur yang berkualitas,” jelasnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Prof. Bambang Suharto, menilai bahwa angka kebutuhan investasi ini realistis mengingat besarnya backlog infrastruktur di Indonesia. “Selama ini, infrastruktur di daerah-daerah masih jauh tertinggal dibandingkan pusat-pusat ekonomi utama. Jadi, investasi yang besar memang harus disiapkan untuk menutup ketimpangan ini,” kata Prof. Bambang.
Pemerintah juga berupaya memperbaiki regulasi dan mempercepat proses perizinan agar iklim investasi semakin kondusif. Sri Mulyani menegaskan, “Kami fokus pada reformasi birokrasi dan kebijakan fiskal agar proyek-proyek infrastruktur dapat terealisasi dengan efisien dan transparan.”
Selain itu, pembiayaan melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) diharapkan menjadi solusi dalam menambah porsi pendanaan swasta. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Infrastruktur Kementerian PUPR, Rina Marlina, “KPBU membuka peluang bagi swasta untuk berinvestasi dengan risiko yang terkelola dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional.”
Dalam jangka panjang, infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Investasi ini bukan hanya soal angka, tapi bagaimana kita membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing,” tutur Sri Mulyani.
Kebutuhan investasi sebesar Rp10.000 triliun ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Sinergi yang baik antara semua pihak diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.