JAKARTA - MilikiRumah, perusahaan rintisan di sektor properti, mengusulkan program inovatif bernama Pra KPR untuk membantu masyarakat yang belum bisa mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank. Program ini menargetkan kelompok pekerja dengan penghasilan tidak tetap, pelaku usaha, agen berbasis komisi, dan masyarakat dengan catatan kolektibilitas yang belum memenuhi syarat perbankan.
Melalui skema rent-to-own atau sewa untuk memiliki, peserta program dapat menempati hunian sebagai penyewa sambil membangun rekam jejak pembayaran. Rekam jejak ini kemudian bisa menjadi dasar pengajuan pembiayaan KPR ke bank pada masa mendatang. Selain itu, pembayaran sewa rutin juga membantu mengurangi plafon pinjaman yang dibutuhkan saat pengajuan KPR.
Meskipun skema rent-to-own bukan hal baru secara global, pendekatan yang diterapkan MilikiRumah masih belum dikenal luas di Indonesia. Program ini diharapkan menjadi solusi inovatif bagi masyarakat yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan perumahan konvensional.
Dorongan Inovasi dan Kolaborasi dari Sektor Swasta
Marine Novita, President Director MilikiRumah, mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya memanfaatkan momentum kritik publik terhadap program perumahan yang ada untuk membuka ruang bagi inovasi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama untuk sektor informal.
"Pemerintah perlu membuka ruang bagi solusi berbasis data dan partisipasi swasta, terutama yang menyasar sektor informal," ujar Marine dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 20 Juni 2025.
Ia menambahkan, pendekatan yang menyentuh akar persoalan jauh lebih efektif dibanding sekadar menambah alokasi subsidi. Menurut Marine, Program Pra KPR merupakan inisiatif yang bisa membangun ekosistem perumahan inklusif dan berkelanjutan tanpa membebani anggaran negara.
"Program Pra KPR adalah contoh bahwa dengan mendekati akar masalah, bukan sekadar menambah anggaran, kita bisa membangun ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.
Hambatan Utama: Akses Pembiayaan
Salah satu tantangan terbesar dalam pemenuhan kebutuhan hunian adalah keterbatasan akses pembiayaan. Sekitar 60 persen angkatan kerja Indonesia bergerak di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap dan tanpa kontrak kerja, sehingga dianggap berisiko oleh lembaga pembiayaan. Kondisi ini menyulitkan mereka memperoleh KPR, meskipun memiliki kemampuan membayar.
Masalah kolektibilitas pinjaman yang buruk dan tingginya penggunaan pinjaman online (pinjol) juga semakin mempersempit akses kredit. Data Perhimpunan Bank Nasional (Perfindo) 2024 mencatat terdapat 14 juta pengguna pinjol, dengan 48 persen di antaranya berusia 20–30 tahun.
Selain itu, keterbatasan skema subsidi perumahan membuat rumah yang tersedia berukuran kecil. Pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan dukungan pembiayaan melalui bank, namun tidak menyediakan unit rumah secara langsung. Pada 2023, alokasi dana FLPP mencapai Rp26,3 triliun untuk 229 ribu unit, dan tahun ini target naik menjadi 350 ribu unit. Namun, efektivitas program ini dalam mencapai target pembangunan tiga juta rumah masih dipertanyakan.
Implementasi Program Pra KPR di Tigaraksa
Sebagai langkah awal, MilikiRumah sudah mengimplementasikan program Pra KPR dalam proyek perumahan Kota Cakra di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Proyek ini bekerja sama dengan Badak Perkasa Group dan menghadirkan kawasan hunian terintegrasi lengkap fasilitas seperti kolam renang, taman bermain, dan clubhouse.
Tigaraksa dipilih sebagai lokasi proyek karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang didukung infrastruktur seperti rumah sakit, institusi pendidikan, dan akses jalan tol Serpong-Balaraja yang sedang direncanakan. Kota Cakra menjadi proyek perdana yang ditawarkan dalam program tersebut.
Marine Novita berharap inisiatif ini dapat membantu mencapai target pembangunan tiga juta rumah nasional, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau fasilitas pembiayaan perbankan konvensional.
"Program Pra KPR ini adalah upaya MilikiRumah membantu pemerintah dalam mencapai target Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto," ungkap Marine.
Dengan hadirnya Program Pra KPR, diharapkan akses kepemilikan rumah bagi pekerja informal dan masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses KPR bank dapat terbuka lebih lebar, sekaligus membangun ekosistem perumahan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.