JAKARTA - Proyek pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), kembali menghadapi kendala yang cukup serius. Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah belum adanya pihak yang siap mengurus proses pembebasan lahan, meskipun investor dari China telah siap membangun konstruksinya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, saat hadir dalam acara pembukaan Jobfair di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto.
Sadewo menjelaskan bahwa dari sisi investor sudah tidak ada masalah. “Investornya sudah ada, konstruksinya siap, tapi investor yang pembebasan lahannya belum ada,” ujarnya tegas. Ia menyampaikan hal ini untuk menegaskan pentingnya pembebasan lahan sebagai salah satu kendala utama yang menghambat proses pembangunan jalan tol tersebut.
Pentingnya tol ini tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga menjadi kunci pengembangan ekonomi di Banyumas. Pemerintah daerah berencana membangun kawasan industri di Wangon yang membutuhkan akses jalan tol sebagai infrastruktur utama. Oleh sebab itu, Sadewo menyuarakan kebutuhan segera adanya kejelasan dan penyelesaian pembebasan lahan agar rencana kawasan industri bisa segera direalisasikan.
“Makanya, saya teriak-teriak soal jalan tol karena ini saling terkait,” tambahnya, menegaskan bahwa tol bukan sekadar proyek fisik, tapi juga penggerak utama ekonomi lokal.
Regulasi China Jadi Hambatan Investor, Pemerintah Lokal Harus Ambil Peran
Masalah pembebasan lahan ini bukan hanya soal kesiapan investor, tetapi juga terkait dengan regulasi yang mengikat investor asal China. BUMN China, Guangxi Beibu Gulf Investment Group Co Ltd, yang menjadi pihak investor dalam proyek ini, ternyata dilarang oleh aturan negaranya untuk membeli lahan di luar negeri.
Sadewo menjelaskan, “Menurut aturan yang berlaku di Tiongkok, BUMN mereka tidak bisa membeli lahan di luar negeri.” Aturan ini memaksa tanggung jawab pengadaan lahan untuk proyek Tol Pejagan-Cilacap harus diambil alih oleh pemerintah Indonesia atau swasta lokal.
Situasi ini menuntut koordinasi dan sinergi lebih kuat antar berbagai pihak agar proses pembebasan lahan bisa berjalan lancar. Sadewo menambahkan bahwa pemerintah daerah terkait jalur tol mulai dari Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas, hingga Cilacap — sudah memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tol ini.
Meski proyek ini sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 dan bahkan keluar dari daftar PSN, kini pembangunan Tol Pejagan-Cilacap telah kembali masuk dalam PSN Level 3 dan terdaftar dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Kementerian PUPR untuk periode 2025–2029. Hal ini memberi harapan besar agar proyek dapat dilanjutkan dengan cepat, asalkan masalah pembebasan lahan dapat segera diatasi.
Selain itu, rencana pembangunan kawasan industri di Wangon yang sudah menyiapkan lahan seluas 54,84 hektare menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan tol ini. Tanpa akses jalan tol yang memadai, pengembangan industri tersebut diperkirakan akan sulit terwujud.
Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap merupakan proyek strategis yang sangat dinantikan untuk mendukung perkembangan industri dan infrastruktur di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Namun, meski investor konstruksi sudah siap, tantangan regulasi dan pembebasan lahan menjadi penghalang utama. Kondisi ini menuntut peran aktif pemerintah daerah dan pihak swasta lokal untuk memastikan pembebasan lahan bisa selesai tepat waktu agar proyek tol ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.