JAKARTA - Pemerataan akses listrik menjadi fokus utama pemerintah, terutama di kawasan timur Indonesia yang hingga kini masih belum seluruhnya terjangkau layanan kelistrikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan langkah percepatan untuk memastikan seluruh wilayah mendapatkan hak dasar atas energi, sambil tetap menapaki jalur transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan.
Akselerasi Listrik Pedesaan dan Fokus Wilayah Timur
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperluas upaya penyediaan listrik, khususnya untuk kawasan pedesaan yang berada di wilayah timur Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa daerah timur menjadi prioritas dalam program percepatan akses listrik nasional.
"Kami dorong (wilayah) timur pertama, karena wilayah itu yang memang last mile kita untuk mempercepat tersedianya listrik, anggaran sedang disiapkan, percepatannya juga sedang disusun," ujar Dadan Kusdiana dalam acara Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia atau MENTARI Day yang berlangsung di Jakarta, Kamis.
Menurut Dadan, saat ini Kementerian tengah menyiapkan berbagai instrumen untuk mempercepat program tersebut. Salah satu fokus utama adalah penyusunan strategi dan dukungan anggaran yang dibutuhkan agar proses percepatan bisa berjalan efektif dan menyeluruh.
Selain menghadirkan listrik sebagai kebutuhan dasar, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan adanya infrastruktur kelistrikan, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih produktif dan mandiri.
Kementerian ESDM juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan akan diintegrasikan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. RUPTL ini mencakup pembangunan transmisi sepanjang 49 ribu kilometer sirkuit (kms) yang akan mengalirkan listrik dari sumber energi terbarukan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
"Jadi ini pun menjadi enabler kita untuk ketahanan energi, ini pun menjadi syarat bahwa kita akan menuju transisi energi yang komprehensif, inklusif dan berkelanjutan. Jadi kalau kami sebetulnya di Kementerian ESDM, kita memang dulu kan yang kedua, jadi adilnya harus duluan. Jadi setelah adilnya terjadi, setelah aksesnya ada, setelah itu baru unsur-unsur keberlanjutannya didorong," kata Dadan.
Kolaborasi Internasional Lewat Program MENTARI
Dalam forum yang sama, Dadan juga menyampaikan apresiasi kepada mitra internasional atas dukungan dalam proyek transisi energi Indonesia. Salah satunya adalah pemerintah Inggris yang telah bekerja sama dengan Kementerian ESDM melalui program MENTARI.
"Kami ucapkan terima kasih dukungan dari negara sahabat, negara maju, terutama kepada UK (United Kingdom), dalam kaitan ini kita bisa bekerja sama, dan ini akan terus bekerja sama untuk supaya maju secara bersama, mendapatkan manfaatnya juga secara bersama," ucapnya.
Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia atau MENTARI merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam bidang pengembangan energi rendah karbon. Program ini sudah berlangsung sejak 2020 dan akan terus berlanjut hingga 2027.
MENTARI tahap pertama yang dilaksanakan pada periode 2020–2024 merupakan implementasi dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian ESDM dan Foreign and Commonwealth Office United Kingdom. Kesepakatan ini difokuskan pada kerja sama dalam pengembangan energi rendah karbon (Low Carbon Energy Development/LCEP). Seiring perkembangannya, program ini telah diperpanjang hingga 2027.
Pada fase kedua, MENTARI diharapkan dapat melanjutkan pelajaran berharga dan praktik terbaik dari tahap sebelumnya. Program ini tidak hanya mendukung pencapaian target iklim dan energi Indonesia, tetapi juga membangun kemitraan global yang lebih kuat dan responsif terhadap isu sosial dan lingkungan.
MENTARI juga diharapkan menjadi katalisator dalam memperkuat komitmen Indonesia terhadap transisi energi yang bersih, adil, dan inklusif, terutama dengan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Dengan pendekatan pembangunan yang inklusif dan dukungan internasional, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM berharap proses transisi energi dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak masyarakat akan akses listrik, khususnya di wilayah yang selama ini tertinggal. Penyediaan listrik yang merata bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang keadilan dan keberlanjutan masa depan energi Indonesia.