JAKARTA - Indonesia semakin menegaskan posisi strategisnya dalam pengembangan energi panas bumi, dengan investasi yang telah menembus angka USD 9,3 miliar dalam satu dekade terakhir. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa proyek-proyek panas bumi tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 5.200 profesional, tetapi juga memberikan efek pengganda bagi sekitar 870.000 tenaga kerja tidak langsung yang bergantung pada sektor ini.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa sektor panas bumi memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Salah satu indikatornya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terus mengalami peningkatan, mencapai Rp18,2 triliun selama sepuluh tahun terakhir. “Satu-satunya PNBP di EBTKE (Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) itu dari panas bumi. Jadi kami berharap PNBP bisa tumbuh,” ujar Eniya.
Pengembangan panas bumi juga membawa keuntungan ekonomi langsung ke daerah-daerah melalui bonus produksi. Saat ini, bonus produksi yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp 1 triliun dan tersebar di berbagai wilayah. Ini menjadi insentif penting untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi lebih luas di sektor panas bumi.
Selain itu, pengembangan sektor ini juga mendorong pertumbuhan industri manufaktur pendukung energi terbarukan. Produk-produk seperti turbin, heat exchanger, dan pipa menjadi komponen utama yang dibutuhkan dalam proyek panas bumi. Eniya menegaskan bahwa industri manufaktur lokal telah menyerap lebih dari Rp 10 triliun dalam bentuk barang dan jasa, serta memberdayakan sekitar 16 ribu tenaga kerja.
Potensi dan Target Besar di Sektor Panas Bumi Indonesia
Indonesia menempati posisi kedua dunia sebagai produsen energi panas bumi terbesar, hanya kalah dari Amerika Serikat. Dengan potensi panas bumi mencapai sekitar 40 persen dari total potensi dunia, atau sekitar 23,7 gigawatt (GW), negara ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.
Namun, hingga kini pemanfaatan panas bumi baru mencapai sekitar 11 persen dari total potensi tersebut. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia telah meningkat sebesar 1,2 GW selama periode 2014 hingga 2024, sehingga total kapasitas terpasang kini mencapai 2,6 GW.
Pemerintah telah menetapkan target ambisius dengan menargetkan penambahan kapasitas listrik panas bumi sebesar 5,2 GW dalam 10 tahun ke depan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Target ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat transisi energi nasional menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Beberapa PLTP utama yang sudah beroperasi di Indonesia antara lain PLTP Kamojang, Salak, dan Darajat di Jawa Barat; PLTP Ulubelu di Lampung; PLTP Dieng di Jawa Tengah; serta PLTP Sorik Marapi di Sumatera Utara. Keberadaan pembangkit-pembangkit ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan kapasitas panas bumi nasional.
Sebagai bagian dari upaya mendorong investasi dan mempercepat pengembangan, Kementerian ESDM tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang panas bumi. Revisi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menghadirkan terobosan regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi energi terbarukan dari panas bumi.
Sektor panas bumi di Indonesia tidak hanya menjadi salah satu tulang punggung dalam penyediaan energi terbarukan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan industri manufaktur lokal. Investasi sebesar USD 9,3 miliar selama sepuluh tahun terakhir menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan pelaku industri untuk mengembangkan energi hijau.
Dengan potensi yang sangat besar dan target penambahan kapasitas yang ambisius, pengembangan panas bumi akan terus menjadi prioritas utama dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional dan kontribusi pada pengurangan emisi karbon.