JAKARTA - Ketersediaan gas Elpiji 3 kilogram yang selama ini menjadi kebutuhan utama rumah tangga di Aceh Utara mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten setempat. Untuk memastikan pasokan gas bersubsidi ini tidak terganggu dan tepat sasaran, Pemkab Aceh Utara meningkatkan pengawasan distribusinya secara ketat. Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh oknum pangkalan yang mencari keuntungan pribadi.
Melalui penguatan pengawasan distribusi ini, masyarakat diharapkan tetap mendapatkan akses mudah terhadap gas Elpiji 3 kilogram dengan harga yang sesuai ketentuan, tanpa harus khawatir kelangkaan maupun harga di luar kendali.
Peran Tim Pengawasan dan Digitalisasi Sistem Pembelian
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Aceh Utara menjadi ujung tombak dalam pengawasan ini. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop, Irwandi, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah membentuk tim pengawasan gabungan yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah (Sekda), Kejaksaan, Polri, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Pemerintah Aceh Utara telah membentuk tim pengawasan yang terdiri dari Sekda sebagai ketua, Kejaksaan, Polri, dan OPD terkait, sedangkan Disperindagkop khusus dalam mengawasi aktivitas distribusi gas LPG dari agen ke pangkalan,” jelas Irwandi.
Tim ini tidak hanya mengawasi dari sisi administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai kuota. Mereka melakukan pengecekan stok dan mendata setiap transaksi agar gas Elpiji 3 kilogram benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Menariknya, Pemkab juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi pengawasan. Melalui sistem pembelian berbasis aplikasi resmi dari Pertamina, pembeli wajib menunjukkan KTP yang terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Sistem ini membantu pemerintah dalam memonitor distribusi LPG secara real-time, sehingga penyimpangan bisa segera terdeteksi dan dicegah.
Irwandi menambahkan, “Setiap warga yang membeli LPG subsidi harus menunjukkan KTP yang terintegrasi dalam sistem.”
Saat ini, Aceh Utara memiliki sembilan agen resmi LPG 3 kilogram yang membawahi sejumlah pangkalan di berbagai kecamatan. Pengawasan ketat dilakukan dari agen hingga ke pangkalan agar tidak ada penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Stok Aman, Tantangan Waktu Distribusi
Menurut Irwandi, stok gas Elpiji 3 kilogram di Aceh Utara saat ini dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Setiap tahun, kuota LPG subsidi bahkan meningkat sekitar 30 persen guna mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Namun, tantangan utama yang kerap muncul adalah waktu distribusi yang terbatas. Keterlambatan pengiriman ke pangkalan kadang menimbulkan kepanikan sementara di masyarakat yang mengira akan terjadi kelangkaan.
“Untuk saat ini tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kilogram, karena setiap tahun ada penambahan kuota sekitar 30 persen. Hanya saja, kendala yang sering muncul adalah soal waktu distribusi yang terbatas,” ujarnya.
Pemkab Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengoptimalkan jadwal distribusi agar pasokan gas tidak terhambat dan tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga secara merata.
Penegakan Aturan dan Peran Serta Masyarakat
Pengetatan pengawasan ini juga menjadi upaya untuk memberantas praktik penyalahgunaan dan spekulasi harga yang merugikan konsumen. Pemerintah daerah menegaskan siap memberikan sanksi tegas, termasuk merekomendasikan pencabutan izin operasional pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Tindakan yang kita ambil adalah akan memberikan rekomendasi kepada Pertamina untuk mencabut izin operasional pangkalan tersebut,” tegas Irwandi.
Pemkab berharap langkah ini mampu menekan praktik kecurangan yang selama ini terjadi, seperti penimbunan atau penjualan gas subsidi dengan harga di atas ketentuan pemerintah.
Irwandi juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli gas Elpiji 3 kilogram di luar Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan dan aktif melaporkan jika menemukan kejanggalan dalam distribusi atau harga.
“Kami sangat berharap kerja sama masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan kejanggalan di lapangan, agar bisa segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Pengawasan ketat distribusi gas Elpiji 3 kilogram di Aceh Utara bukan sekadar rutinitas, melainkan langkah strategis untuk menjaga kestabilan pasokan dan keadilan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi. Melalui kolaborasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi digital, serta peran aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara optimistis gas subsidi dapat tersedia secara merata dan tepat sasaran.
Upaya ini sekaligus menguatkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan subsidi energi sampai ke tangan yang tepat, membantu masyarakat berpenghasilan rendah, dan mencegah tindakan penyelewengan yang dapat merugikan publik.