JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Musthafa Kamal, menyatakan bahwa rekomendasi Sidang Paripurna DPR mengenai kasus bailout Bank Century sudah cukup memberikan dorongan politik kepada penegak hukum untuk menuntaskan proses hukum secara transparan dan adil. Musthafa menegaskan, tugas DPR saat ini adalah memberikan ruang kepada aparat hukum untuk menjalankan penyelidikan dan penegakan hukum tanpa intervensi berlebihan.
“Di rekomendasi kan ada proses hukum. Nanti, biarlah penegak hukum yang mengusut apakah benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang diindikasikan dalam proses penyelidikan pansus,” ujar Musthafa di Gedung DPR.
Rekomendasi Sidang Paripurna Jadi Momentum Penguatan Hukum
Musthafa menambahkan, keputusan DPR melalui opsi C yang menyatakan adanya indikasi pelanggaran dalam kebijakan dan pelaksanaan bailout Bank Century sudah cukup sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
“PKS belum terpikir untuk mengajukan hak menyatakan pendapat setelah paripurna memilih opsi C. Karena rekomendasi dalam opsi itu sudah punya daya dorong yang kuat bagi penuntasan indikasi pelanggaran,” tambahnya.
Dengan sikap tersebut, DPR menunjukkan komitmen untuk menjaga proses hukum berjalan sesuai koridor yang benar, tanpa hambatan politik yang berlebihan. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum kasus besar ini.
Peran Boediono dan Mekanisme Proses Politik Selanjutnya
Dalam kasus Century, nama Boediono muncul sebagai salah satu pihak yang terkait dalam kapasitasnya saat menjabat Gubernur Bank Indonesia. Musthafa menilai bahwa proses hukum harus menjadi langkah awal yang dilalui sebelum mengambil langkah politik lebih lanjut.
“Nanti kalau di proses hukum Pak Boediono dinyatakan bersalah, kita kasih kesempatan dulu beliau untuk mengundurkan diri,” jelas Musthafa.
Apabila Boediono memilih tidak mengundurkan diri, sesuai konstitusi DPR memiliki hak untuk menempuh proses politik terhadapnya. Namun, DPR tetap menekankan bahwa proses tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan hukum yang objektif dan tidak prematur.
Dorongan Politik yang Mendorong Keadilan
Musthafa menyampaikan bahwa rekomendasi DPR ini merupakan bentuk dorongan politik yang konstruktif untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif. DPR tidak berniat untuk mengambil alih tugas hukum, melainkan memberi ruang bagi aparat yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya.
Hal ini juga menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk mendukung proses hukum yang transparan dan profesional agar penanganan kasus Century dapat memberikan efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan negara.
Harapan Publik dan Penguatan Penegakan Hukum
Masyarakat berharap bahwa proses hukum terhadap kasus Century ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil. Sikap DPR yang menyerahkan sepenuhnya penanganan ke aparat hukum mendapat apresiasi sebagai langkah bijak yang menjaga keseimbangan antara politik dan hukum.
Musthafa menekankan pentingnya mempercayakan pada institusi penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari tekanan dari berbagai pihak yang bisa mengganggu proses.
Rekomendasi DPR dalam Sidang Paripurna terkait kasus bailout Bank Century menjadi titik awal dorongan politik yang positif bagi penegak hukum. DPR optimis proses hukum akan berjalan secara transparan dan profesional tanpa intervensi berlebihan dari politisi. Dalam proses tersebut, seluruh pihak diharapkan bersikap bijak dan mengutamakan kepentingan penegakan hukum yang adil demi menjaga kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola negara.