JAKARTA - Di tengah tekanan fiskal yang makin berat, pemerintah menetapkan harapan baru pada sektor bea dan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan peningkatan target penerimaan bea dan cukai untuk tahun 2025 menjadi Rp310,4 triliun—kenaikan signifikan dari proyeksi awal dalam APBN sebesar Rp301,6 triliun.
Keputusan ini menjadikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu andalan dalam menjaga stabilitas pendapatan negara. Beban besar ini kini dipikul oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani menyampaikan bahwa target ambisius ini bukan tanpa perhitungan. Ia menyatakan optimisme terhadap kemampuan Djaka Budhi Utama untuk mencapai bahkan melampaui target tersebut. Sosok Djaka disebut sebagai pilihan strategis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengisi kursi penting di Kementerian Keuangan.
“Kami sudah minta pada Pak Djaka target yang lebih tinggi karena outlook-nya menunjukkan potensi penerimaan Rp310,4 triliun. Ini naik dari proyeksi APBN awal sebesar Rp301,6 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan harapannya bahwa kinerja optimal dari Djaka akan menjadi kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan fiskal, terlebih karena sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat ini tengah menghadapi tekanan berat.
“Saya lihat Pak Djaka juga ingin menunjukkan performa maksimal, jadi mungkin penerimaan bea dan cukai bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.
Faktor Pendorong: Ekspor Freeport dan Tekanan Fiskal
Peningkatan target ini tidak datang tanpa dasar. Salah satu sumber optimisme datang dari tambahan penerimaan bea keluar PT Freeport Indonesia, menyusul pemberian izin ekspor tambahan akibat gangguan operasional pada smelter perusahaan tersebut yang mengalami kebakaran. Kenaikan penerimaan dari sektor ini diharapkan mampu menjadi penopang utama pencapaian target.
Sementara itu, outlook penerimaan negara secara umum menunjukkan sinyal yang kurang menggembirakan. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp2.076,9 triliun, lebih rendah dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Begitu juga dengan PNBP, yang diprediksi hanya terkumpul sebesar Rp477,2 triliun dari target awal Rp513,6 triliun.
Secara keseluruhan, pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan hanya akan mencapai Rp2.865,5 triliun, atau sekitar 95,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Tantangan dan Harapan
Sri Mulyani memaparkan bahwa penurunan pendapatan negara disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya efek kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, pengenaan pajak yang hanya berlaku pada barang-barang mewah, dan sejumlah stimulus perpajakan yang masih berlangsung.
Tak hanya itu, fluktuasi harga komoditas global serta produksi minyak yang berada di bawah asumsi turut menekan capaian penerimaan negara. Di sisi lain, untuk PNBP, pengalihan dividen sebesar Rp80 triliun ke Badan Pengelola Dana Perwalian (Danantara), bukan langsung ke kas negara, turut memengaruhi angka penerimaan yang menurun.
Dalam konteks tersebut, peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sangat vital. Djaka Budhi Utama, yang baru saja menjabat, dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk membuktikan kapasitasnya dalam menjawab tantangan fiskal yang tidak ringan. Dengan latar belakang sebagai figur profesional pilihan presiden terpilih, Djaka kini menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendongkrak penerimaan negara.
Langkah Sri Mulyani menaikkan target penerimaan bea dan cukai menandai perubahan strategi fiskal di tengah tekanan pendapatan negara. Dalam kondisi ini, keberhasilan sektor bea dan cukai tak hanya akan mencerminkan performa internal kementerian, tapi juga menjadi indikator penting keberhasilan fiskal pemerintahan Prabowo di awal masa jabatannya.