JAKARTA - Kemacetan bukan lagi sekadar keluhan warga Bandung ia telah menjelma krisis kota yang menghambat mobilitas, produktivitas, dan kualitas hidup. Menjawab tantangan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluncurkan agenda besar: reformasi total transportasi publik. Langkah berani ini dimulai dengan membongkar sistem trayek angkutan kota (angkot) yang dinilai usang dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan urban masa kini.
Membongkar Sistem Lama: Menata Ulang Trayek Angkot
Langkah awal dalam reformasi ini adalah penataan ulang rute angkot yang sudah berjalan selama bertahun-tahun tanpa revisi berarti. Menurut Farhan, trayek yang ada saat ini sudah tidak relevan dengan pola pergerakan warga dan perkembangan wilayah Bandung. "Trayek lama sudah tidak relevan lagi," ujar Farhan, menegaskan pentingnya pembaruan.
Dengan membongkar pola trayek lama, Pemerintah Kota Bandung ingin menciptakan sistem transportasi yang lebih terarah, tidak saling tumpang tindih, serta mampu menjangkau titik-titik baru yang sebelumnya belum terlayani dengan baik. Pembenahan ini diyakini akan memperlancar lalu lintas, memperpendek waktu tempuh, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi—sebuah kunci untuk meredakan kepadatan jalan.
Bandung tercatat sebagai kota termacet di Indonesia. Tanpa intervensi struktural yang serius, beban ini akan terus meningkat. Maka, perombakan trayek tidak hanya menjadi strategi teknis, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat kota.
Transportasi Modern yang Terintegrasi: Visi Kota Masa Depan
Reformasi transportasi di Bandung tidak berhenti pada penghapusan dan penataan ulang trayek. Wali Kota Farhan menargetkan pembangunan sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan terintegrasi.
Langkah konkret mencakup peningkatan manajemen operasional angkutan umum, mulai dari pelatihan pengemudi hingga penerapan standar layanan baru. Pemerintah Kota Bandung juga merancang integrasi moda transportasi dengan halte-halte terpadu dan sistem informasi berbasis teknologi, seperti jadwal digital dan aplikasi pelacakan armada secara real-time.
“Transportasi publik harus nyaman, teratur, dan bisa diandalkan. Ini bagian dari hak warga kota,” ucap Farhan dalam salah satu pernyataannya.
Modernisasi ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum yang selama ini dipandang semrawut dan tidak praktis. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Selain itu, reformasi ini juga menyasar pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi energi. Jika transportasi publik bisa menjadi pilihan utama, maka jumlah kendaraan pribadi di jalan otomatis akan berkurang, membawa dampak positif terhadap lingkungan kota.
Tantangan & Harapan: Jalan Panjang Menuju Bandung Tanpa Macet
Meskipun rencana ini mendapat banyak dukungan, bukan berarti tanpa tantangan. Perubahan sistem angkot melibatkan banyak pihak: sopir, pemilik kendaraan, koperasi transportasi, hingga masyarakat sebagai pengguna. Proses sosialisasi dan transisi menjadi sangat penting untuk menjamin kelancaran implementasi.
Di sisi lain, reformasi ini juga membuka peluang kerja sama antarinstansi dan pihak swasta dalam pengadaan armada baru, pengelolaan sistem digital, hingga perencanaan rute berbasis data. Kota Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota menengah yang berhasil membangun sistem transportasi publik modern tanpa harus menunggu puluhan tahun.
Farhan menyadari bahwa perubahan ini tidak bisa instan. “Kita harus siap membangun dari nol kalau memang perlu, asalkan hasilnya bisa membawa manfaat besar dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Awal Baru Mobilitas Kota Bandung
Dengan langkah berani untuk membongkar sistem lama dan merancang ulang sistem transportasi dari dasar, Bandung memasuki babak baru dalam sejarah kotanya. Ini bukan sekadar reformasi teknis, tetapi sebuah transformasi budaya mobilitas.
Jika program ini berhasil, maka Bandung tak hanya akan keluar dari daftar kota termacet, tetapi juga tampil sebagai pionir kota modern yang menempatkan kepentingan publik, efisiensi transportasi, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama.