JAKARTA - Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp200,2 miliar pada tahun 2026. Dana ini penting untuk memastikan pengawasan dan pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur besar pemerintah, termasuk Giant Sea Wall (GSW) dan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya.
AHY menjelaskan bahwa saat ini pagu indikatif yang diterima Kemenko Infrastruktur untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp115,71 miliar. Angka ini dianggap belum mencukupi untuk menjalankan seluruh aktivitas pengawasan dan koordinasi proyek-proyek prioritas tersebut.
“Anggaran Kemenko Infra untuk TA 2026 sebesar Rp115,71 miliar belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan,” jelas AHY dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.
Empat Fokus Program yang Butuh Dana Tambahan
Penambahan anggaran yang diajukan oleh AHY akan dialokasikan untuk mendukung empat target program utama. Pertama, pelaksanaan koordinasi pemerataan pembangunan di berbagai bidang, seperti wilayah, agraria, dan tata ruang. Kedua, memperkuat koordinasi di bidang konektivitas. Ketiga, mendukung pengembangan infrastruktur dasar. Dan terakhir, mendukung pembangunan perumahan serta sarana dan prasarana permukiman.
Selain itu, AHY menegaskan bahwa dana tambahan ini sangat penting untuk mengawal megaproyek strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk mengawal proyek infrastruktur jumbo seperti Giant Sea Wall dan memperkuat pengawasan pada pelaksanaan proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya,” tuturnya.
Proyek kereta cepat Jakarta – Surabaya, menurut AHY, memerlukan kajian mendalam agar proses eksekusinya berjalan lancar. Karena itu, koordinasi dan monitoring lapangan menjadi prioritas utama yang memerlukan pendanaan memadai.
“Dari itu semua tentunya kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, untuk turun ke lapangan dan berbagai upaya lain. Sehingga, kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp200 miliar sehingga dari total pagu indikatif yang ditetapkan 115 miliar dengan usulan tambahan Rp200 sekitar Rp315,9 miliar rupiah untuk tahun 2026,” jelas AHY.
Harapan Dukungan DPR dan Kemenkeu
AHY menyatakan harapannya agar usulan tambahan anggaran ini bisa mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI dan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting demi kelancaran pembangunan infrastruktur yang berperan besar dalam meningkatkan konektivitas dan membuka sentra pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Ini akan meningkatkan bukan hanya konektivitas tapi juga membangun, membuka sentra-sentra pertumbuhan ekonomi di daerah yang semakin maju,” pungkas AHY.
Dengan rencana anggaran tambahan tersebut, Kemenko Infrastruktur berharap dapat menjalankan tugas pengawasan proyek-proyek besar secara optimal, sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target dan mendukung agenda pembangunan nasional jangka menengah 2025–2029.