JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar atas ekspor batu bara pada 2026 menjadi perhatian serius bagi para emiten batubara yang mengandalkan pasar ekspor. Kebijakan ini diprediksi akan menambah beban biaya dan menggerus margin keuntungan, terlebih di tengah harga batu bara global yang belum stabil sepenuhnya.
Bea Keluar Ekspor: Tekanan Baru bagi Emiten Batubara
Sampai saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 38/2024, batu bara termasuk komoditas yang tidak dikenakan bea keluar ekspor, hanya dibebani tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti produksi. Namun, perubahan kebijakan yang direncanakan tahun depan bisa membawa dampak besar bagi emiten yang selama ini aktif mengekspor.
Ekky Topan, Investment Analyst dari Infovesta Utama, mengungkapkan bahwa penerapan bea keluar ekspor ini bakal menjadi beban tambahan yang menekan profitabilitas perusahaan batubara. Margin keuntungan diprediksi akan tergerus, apalagi bila harga batu bara global masih belum pulih secara signifikan.
Selain itu, tekanan biaya ini juga berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu melakukan efisiensi atau memindahkan biaya tambahan ke pelanggan bisa mengalami kesulitan likuiditas. Daya saing batu bara Indonesia pun bisa menurun jika dibandingkan dengan negara pesaing seperti Australia dan Afrika Selatan yang belum memberlakukan beban serupa.
Strategi Emiten Menghadapi Tantangan Baru
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menanggapi kebijakan ini dengan sikap waspada. Corporate Secretary PTBA, Niko Chandra, mengatakan bahwa apabila bea keluar ini diterapkan, maka biaya tersebut harus diperhitungkan dalam struktur biaya pokok penjualan batu bara mereka. Hal ini berpotensi mempengaruhi daya saing dan volume ekspor produk Indonesia di pasar global, tergantung besaran tarif yang akan ditetapkan.
Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menambahkan bahwa selain berupaya meningkatkan efisiensi operasional, emiten batubara juga perlu mempercepat hilirisasi agar tidak terlalu bergantung pada pasar ekspor yang rentan terhadap perubahan regulasi dan permintaan.
Proyek hilirisasi seperti gasifikasi batu bara menjadi DME (dimetil eter) disebut sebagai alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi risiko dan memperkuat nilai tambah produk dalam negeri.