JAKARTA - Pemerintah tengah mendorong langkah nyata untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai mitra strategis Koperasi Merah Putih di Sulawesi Selatan. Inisiatif ini merupakan upaya sinergis yang fokus pada percepatan distribusi kebutuhan pokok serta penguatan pondasi ekonomi masyarakat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan nasional.
Kolaborasi ini bukan sekadar bentuk kemitraan biasa. Pemerintah melihat BUMN sebagai pilar utama untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan mandiri, di mana koperasi menjadi pusat distribusi dan pengelola layanan pokok yang krusial bagi warga desa.
Peran BUMN dalam Ekosistem Koperasi Desa
Sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, Himbara, Pupuk Indonesia, Bulog, Pos Indonesia, BRI, dan ID Food dilibatkan dalam rantai pasok barang kebutuhan desa. Mereka tidak hanya menyuplai produk seperti LPG, sembako, pupuk, dan layanan digital, tapi juga mendukung koperasi untuk bertransformasi menjadi pusat distribusi yang beroperasi 24 jam.
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberpihakan BUMN terhadap koperasi desa sangat menentukan keberhasilan program ini. Dengan dukungan BUMN, koperasi tidak lagi berfungsi hanya sebagai lembaga simpan-pinjam tradisional, melainkan sebagai entitas yang mampu memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan kehadiran produk penting di desa.
Bank-bank Himbara juga menyiapkan plafon modal hingga Rp 3 miliar per unit koperasi, berupa kombinasi kredit investasi dan modal kerja. Ini membuka peluang koperasi untuk berkembang dan menjalankan unit usaha produktif, seperti klinik, apotek, kios sembako, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Selain itu, Pos Indonesia berperan penting sebagai titik distribusi bantuan sosial, sementara Telkom mengembangkan sistem digitalisasi untuk memastikan pengelolaan keuangan koperasi berjalan transparan dan akuntabel. Digitalisasi ini diharapkan dapat menghilangkan praktik-praktik buruk seperti rentenir dan tengkulak yang selama ini membebani petani dan pelaku usaha mikro desa.
Pencapaian dan Tantangan di Sulawesi Selatan
Di Sulawesi Selatan, upaya percepatan ini telah menunjukkan hasil menggembirakan. Dari total 2.266 desa dan 395 kelurahan, sebanyak 2.172 koperasi telah terbentuk dan berbadan hukum. Angka ini mendekati target 100 persen pembentukan koperasi di lima kabupaten/kota utama di wilayah tersebut.
Pemerintah provinsi saat ini fokus pada pengembangan koperasi percontohan yang sudah aktif dan memiliki unit usaha produktif. Koperasi-koperasi ini diharapkan menjadi contoh dan inspirasi bagi koperasi lain dalam mengelola usaha yang memberi nilai tambah bagi masyarakat desa.
Meski kemajuan sudah terlihat, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Koperasi perlu dukungan lanjutan agar dapat mengoptimalkan ekosistem BUMN yang sudah dibangun, mulai dari pengadaan barang hingga akses permodalan dan digitalisasi. Transformasi koperasi menjadi entitas yang mandiri dan modern memerlukan pembinaan berkelanjutan agar mampu memotong rantai pasok yang selama ini “jelimet” dan panjang.
Menko Zulkifli Hasan menyoroti bahwa sinergi ini efektif dalam memangkas rantai pasokan yang rumit, memungkinkan distribusi barang kebutuhan langsung dari pusat ke koperasi desa, sehingga mempercepat arus barang sekaligus menguntungkan petani dan konsumen di desa.
Menuju Koperasi Desa yang Mandiri dan Produktif
Dengan sinergi nyata antara BUMN dan Koperasi Merah Putih, Sulawesi Selatan sedang membuka babak baru dalam pengembangan ekonomi desa. Koperasi bukan lagi sekadar lembaga administratif, melainkan sudah menjadi pusat ekonomi desa yang produktif dan mandiri.
Keberhasilan implementasi program ini akan membawa dampak luas, menjadikan koperasi sebagai jantung pembangunan ekonomi riil di akar rumput. Sistem distribusi modern, akses modal memadai, dan pengelolaan keuangan yang transparan melalui digitalisasi, menjadi pondasi kuat bagi koperasi desa untuk tumbuh dan berkembang.
Jika momentum ini terus dijaga dan ditingkatkan, koperasi desa berpeluang besar menjadi motor penggerak pembangunan yang mampu menjawab berbagai tantangan distribusi, modal, dan teknologi di desa. Ekosistem BUMN yang terintegrasi memberikan peluang besar untuk membangun kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.