JAKARTA - Meski evaluasi lintas kementerian telah rampung, operasional tambang PT Gag Nikel masih belum dimulai kembali. Perusahaan tambang nikel yang berada di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, ini kini berada di ujung keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Hingga pertengahan Juli 2025, tambang tersebut masih dalam status penghentian sementara, sejak diberhentikan operasinya oleh pemerintah pada 5 Juni 2025 lalu. Meski menjadi satu-satunya perusahaan tambang di kawasan itu yang tidak dicabut izinnya, PT Gag Nikel belum mendapatkan lampu hijau untuk kembali beroperasi.
Menunggu Restu Menteri
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa seluruh tahapan evaluasi telah selesai dan telah disampaikan ke Menteri ESDM untuk ditindaklanjuti. Namun, hingga kini, keputusan akhir terkait izin beroperasi kembali masih berada di tangan Bahlil.
"Belum (beroperasi). Evaluasi sudah selesai, kita laporkan ke Pak Menteri," ujar Tri usai menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Jakarta.
Tri menambahkan, evaluasi yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian ESDM, melainkan juga melibatkan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Proses koordinasi lintas kementerian tersebut sudah selesai dilakukan, termasuk penyampaian hasilnya secara komprehensif.
"Sudah-sudah (koordinasi dengan kementerian lain)," ucapnya singkat.
Harapan untuk Operasi Kembali
Sementara itu, sinyal positif sempat muncul dari Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, yang memberi indikasi bahwa PT Gag Nikel berpeluang untuk kembali menjalankan operasionalnya. Hal ini disampaikan menyusul rampungnya proses evaluasi dan hasil tinjauan lapangan yang dilakukan oleh tim lintas kementerian.
"Jadi berdasarkan rekomendasi terpadu dari kementerian/lembaga, itu nanti kita akan sampaikan bagaimana untuk pemenuhan persyaratan di PT Gag. Tapi dari KKP itu menyampaikan dari sisi penata lingkungan cukup bagus," jelas Yuliot.
Penilaian positif terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi, mengingat tambang ini berada di wilayah konservasi Raja Ampat yang dikenal dengan kekayaan hayati lautnya.
Status Izin Masih Berlaku
Meski saat ini tidak beroperasi, PT Gag Nikel masih memiliki legalitas usaha tambang berupa kontrak karya (KK) yang berlaku hingga tahun 2047. Perusahaan juga telah mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) untuk produksi nikel sebesar 3 juta wet metrik ton.
Sebagai anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Gag Nikel menjadi entitas penting dalam rantai pasok nikel nasional. Meski begitu, pemerintah tampak tetap berhati-hati dalam memberi izin operasional kembali, mengingat lokasi tambang berada di kawasan yang sensitif secara ekologi.
Evaluasi dan Isu Lingkungan
Penghentian sementara operasi tambang Gag Nikel dilakukan pemerintah sebagai bagian dari langkah pengetatan pengawasan terhadap pertambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Peninjauan kembali aktivitas tambang ini disebut dilakukan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan kelestarian ekosistem.
Pulau Gag sebagai bagian dari gugus kepulauan Raja Ampat memiliki status perlindungan yang cukup tinggi, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya harus melewati serangkaian verifikasi ketat. Meski belum dicabut izinnya, Gag Nikel tetap diwajibkan memenuhi berbagai syarat tambahan dari hasil evaluasi lintas kementerian sebelum dapat kembali beroperasi.
Langkah ini juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Pemerintah ingin memastikan bahwa investasi di sektor tambang tetap berkelanjutan dan bertanggung jawab.
Menanti Keputusan Final
Hingga kini, publik dan para pemangku kepentingan masih menantikan keputusan final dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait nasib operasional tambang PT Gag Nikel. Jika restu diberikan, maka perusahaan dapat segera melanjutkan kegiatan produksinya, tentunya dengan tetap mengacu pada hasil evaluasi dan peraturan yang berlaku.
Namun apabila keputusan belum kunjung keluar, maka status penangguhan ini akan terus berlanjut dan menimbulkan ketidakpastian, baik bagi perusahaan maupun masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.