JAKARTA - Pemerintah bersiap menerapkan langkah besar dalam pengendalian subsidi energi: menyeragamkan harga gas elpiji 3 kilogram di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketimpangan harga antarwilayah yang selama ini masih terjadi, meskipun Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditentukan.
Rencana tersebut muncul seiring masih adanya perbedaan harga tabung gas melon—julukan elpiji 3 kilogram—di berbagai daerah, yang kerap melebihi HET karena biaya distribusi dan faktor logistik lainnya. Dengan sistem satu harga, pemerintah berharap distribusi energi bersubsidi menjadi lebih adil dan tepat sasaran, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah yang menjadi sasaran utama subsidi ini.
Langkah Pemerintah untuk Pemerataan Energi
Kebijakan satu harga elpiji 3 kilogram ini dirancang mengikuti pola yang sebelumnya diterapkan pada bahan bakar minyak (BBM) di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Pemerintah meyakini, pendekatan serupa dapat diterapkan pada elpiji bersubsidi dengan dukungan sistem distribusi yang diperbaiki dan pengawasan yang lebih ketat di lapangan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak daerah—terutama di luar Jawa—yang menghadapi harga elpiji 3 kilogram jauh di atas HET. Di beberapa wilayah, masyarakat mengaku membeli tabung tersebut dengan harga mencapai Rp25.000–Rp30.000, padahal HET secara nasional biasanya dipatok di kisaran Rp18.000–Rp20.000. Ketimpangan harga inilah yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun kebijakan baru tersebut.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem verifikasi dan pencatatan digital untuk memastikan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Hal ini menyusul penguatan kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi yang kini mulai diarahkan menggunakan skema subsidi tertutup berbasis data terpadu.
Distribusi dan Pengawasan Jadi Kunci
Langkah besar ini tentu tidak tanpa tantangan. Distribusi yang merata ke seluruh pelosok Indonesia masih menghadapi kendala logistik yang kompleks, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh efisiensi rantai pasok serta pengawasan di tingkat pengecer.
Untuk itu, sejumlah upaya telah mulai dilakukan, termasuk evaluasi terhadap agen dan subpenyalur elpiji, serta optimalisasi pengangkutan dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji (SPPBE) ke titik-titik distribusi. Pemerintah juga mulai melibatkan perangkat desa dan aparat daerah untuk membantu memantau realisasi harga di lapangan.
Masyarakat pun diimbau untuk aktif melaporkan apabila terjadi penjualan elpiji 3 kilogram yang jauh di atas HET yang berlaku. Dalam beberapa kasus sebelumnya, laporan dari warga berhasil mendorong pemerintah daerah melakukan inspeksi dan menjatuhkan sanksi kepada agen atau pengecer nakal.
Menanti Realisasi di Tahun 2026
Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan secara rinci berapa harga pasti yang akan diberlakukan secara seragam di seluruh wilayah. Namun, wacana satu harga ini menandai tekad untuk memperbaiki sistem distribusi energi bersubsidi yang selama ini dinilai masih belum optimal.
Sejumlah kalangan menyambut positif langkah ini, terutama masyarakat di kawasan timur Indonesia yang selama ini merasakan harga elpiji jauh lebih mahal dibanding wilayah lain. Sementara itu, di kawasan seperti Jabodetabek, harga cenderung mendekati HET, dan distribusinya relatif lancar.
Diharapkan dengan kebijakan satu harga ini, beban rumah tangga kecil tidak akan semakin berat akibat perbedaan harga yang tajam hanya karena faktor geografis. Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip keadilan sosial dalam distribusi energi.
Rencana penyeragaman harga gas elpiji 3 kilogram menjadi momentum penting dalam reformasi kebijakan energi nasional. Jika berhasil diterapkan sesuai target, ini akan menjadi tonggak pemerataan akses energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan semua pihak, mulai dari distributor, pemda, hingga masyarakat, menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem yang adil, transparan, dan tepat sasaran.