JAKARTA - Gilimanuk dan Ketapang kembali menjadi sorotan, bukan karena lonjakan wisatawan, tetapi karena antrean kendaraan yang tak kunjung surut. Sejak 15 Juli 2025, antrean kendaraan berat memanjang di kedua sisi Selat Bali. Bukan sekadar padat merayap ini adalah sinyal krisis layanan penyeberangan, dipicu berkurangnya jumlah kapal yang diizinkan berlayar. Pemeriksaan keselamatan terhadap armada ASDP telah menyebabkan perlambatan besar dalam mobilitas logistik antar-pulau.
Ketatnya Pemeriksaan, Terbatasnya Armada
General Manager ASDP Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, menyebutkan bahwa sejumlah kapal dari dermaga Plengsengan belum bisa dioperasikan karena sedang dalam masa inspeksi atau menunggu rekomendasi perbaikan. Proses ini merupakan tindak lanjut dari regulasi keselamatan pelayaran yang lebih ketat, pasca beberapa insiden sebelumnya.
KSOP sebagai otoritas pelabuhan menetapkan bahwa hanya kapal yang lulus verifikasi teknis yang boleh kembali berlayar. Kondisi ini menyebabkan beberapa kapal eks-LCT (Landing Craft Tank) tidak mendapatkan izin operasional baru, sehingga mengurangi jumlah kapal aktif yang melayani jalur Gilimanuk-Ketapang.
Untuk menjawab kebutuhan mendesak angkutan logistik, ASDP bersama KSOP memutuskan mengoperasikan kembali empat kapal eks-LCT: KM Agung Samudra IX, KM Jambo VI, KM Liputan XII, dan KM Samudra Utama. Meski demikian, pengoperasian dilakukan secara terbatas. Kapal-kapal ini hanya diperbolehkan mengangkut kendaraan barang dengan kapasitas maksimum 75 persen, tanpa penumpang pejalan kaki ataupun kendaraan kecil.
Antrean Mengular, Aksi Protes Muncul
Situasi lapangan memburuk sejak hari Selasa, dengan antrean kendaraan berat yang mengular sepanjang dua kilometer di sekitar Pelabuhan Gilimanuk. Para sopir menyampaikan keluhan bahwa hambatan ini timbul akibat inspeksi yang berlangsung pasca insiden kapal tenggelam. Banyak dari mereka menyebut kapal eks-LCT tidak lolos proses izin baru, sehingga jumlah kapal penyeberangan turun drastis.
Di sisi seberang, Ketapang mengalami situasi lebih genting. Antrean kendaraan mencapai lebih dari 10 kilometer dan menyebabkan lumpuhnya jalur nasional. Beberapa sopir truk bahkan sempat melakukan aksi protes di area pelabuhan, menuntut percepatan pelayanan dan transparansi. Mereka juga menyuarakan dugaan adanya praktik calo yang memperkeruh proses keberangkatan kendaraan.
Kepolisian pun turun tangan. Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk beserta jajarannya ikut mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan meluas dan memastikan keselamatan di area pelabuhan tetap terjaga.
Antara Keselamatan dan Kelancaran Logistik
ASDP menegaskan bahwa langkah pengurangan kapal bukan semata keputusan sepihak, tetapi merupakan upaya memastikan bahwa hanya kapal laik laut yang diberangkatkan. Menurut mereka, keselamatan pelayaran adalah prioritas mutlak, bahkan di tengah tekanan operasional.
Pemeriksaan kapal akan terus dilakukan, dan selama masa transisi ini, keempat kapal eks-LCT akan diawasi secara ketat dalam setiap perjalanannya. Meski hanya melayani kendaraan logistik, langkah ini diharapkan bisa sedikit mengurai antrean dan menjaga arus distribusi barang di kedua pulau.
Pihak ASDP dan KSOP juga berjanji akan mempercepat proses evaluasi armada dan berkoordinasi erat untuk menyelesaikan backlog operasional. Di sisi lain, pengguna jasa, terutama sopir truk, berharap ada solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjamin stabilitas layanan ke depan.
Kondisi antrean panjang di Selat Bali saat ini bukan karena lonjakan penumpang, melainkan karena ketatnya inspeksi keselamatan kapal. Meski menimbulkan dampak pada sektor logistik dan lalu lintas, kebijakan ini lahir dari kepedulian pada keselamatan bersama. Pengoperasian empat kapal eks-LCT secara terbatas menjadi upaya kompromi dalam krisis, sembari menunggu armada lain kembali beroperasi penuh. Harapannya, penyeberangan Gilimanuk-Ketapang bisa kembali normal tanpa mengorbankan standar keamanan yang sudah ditetapkan.