JAKARTA - Keraton Yogyakarta kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Melalui kesepakatan penyewaan lahan kepada pemerintah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menyewakan tanahnya seluas 320.000 meter persegi guna menunjang proyek strategis nasional, yakni jalan tol Yogyakarta–Bawen dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo. Nilai sewa yang disepakati mencapai Rp160 miliar dengan masa konsesi yang akan berlangsung selama 40 hingga 50 tahun.
Langkah ini menandai sinergi antara kearifan lokal dan kepentingan pembangunan nasional. Dalam seremoni penyerahan Serat Kekancingan yang berlangsung Selasa, 15 Juli 2025 di Keraton Kilen, Sri Sultan Hamengku Buwono X secara resmi menyerahkan dokumen tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar menjelaskan, "Kurang lebih Rp160 miliar untuk lahan seluas 320.000 meter selama masa konsesi," ujarnya di Jakarta.
Detail Lahan dan Pembiayaan oleh BUJT
Proyek jalan tol ini akan menggunakan sebagian lahan Sultan Ground, dengan rincian pembagian lahan sebagai berikut:
Untuk proyek Tol Yogyakarta–Bawen, luas lahan yang digunakan mencapai 75.440,75 meter persegi, mencakup 90 bidang tanah desa dan 8 bidang Sultan Ground.
Sedangkan proyek Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo akan memanfaatkan lahan seluas 245.302 meter persegi, terdiri atas 177 bidang tanah desa dan 17 bidang tanah Sultan Ground.
Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa nilai sewa lahan berada pada kisaran Rp12.500 per meter persegi per tahun atau sekitar Rp1.041 per meter persegi per bulan.
Seluruh biaya sewa tersebut akan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang melaksanakan proyek. Dalam hal ini, BUJT yang dimaksud adalah PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) dan PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). “Masuk ke investasi BUJT,” ujar Roy Rizali Anwar menegaskan perihal alokasi dana.
Pembangunan kedua jalan tol ini telah memasuki tahap konstruksi dan dipastikan berjalan sesuai jadwal. Pembangunan Tol Yogyakarta–Bawen misalnya, merupakan bagian penting dari konektivitas antarwilayah yang menghubungkan Provinsi DIY dengan Jawa Tengah bagian utara. Sementara itu, proyek Tol Solo–Yogyakarta–Kulon Progo diharapkan mempercepat akses ke Bandara YIA serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi baru di sekitarnya.
Selain aspek teknis, penggunaan lahan milik Kasultanan Ngayogyakarta dalam proyek-proyek strategis nasional ini dinilai sebagai bentuk dukungan budaya terhadap kemajuan bangsa. Penggunaan mekanisme sewa menunjukkan pendekatan yang menghormati kedudukan Keraton sebagai institusi adat, sekaligus mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur modern.
Keputusan menyewakan lahan ini sekaligus mempertegas posisi Keraton Yogyakarta sebagai entitas yang terbuka terhadap kerja sama pembangunan selama tetap menjunjung prinsip penghormatan atas tanah adat dan nilai historisnya. Dengan tetap menjaga prinsip kearifan lokal, langkah ini juga membuka peluang keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan kemajuan pembangunan.
Pemerintah berharap, percepatan infrastruktur jalan tol yang melibatkan lahan Sultan Ground akan memberikan dampak positif terhadap mobilitas masyarakat, efisiensi logistik, dan pengembangan potensi ekonomi lokal di wilayah DIY dan sekitarnya. Selain itu, proyek ini diharapkan turut mendongkrak sektor pariwisata dan menarik investasi baru ke daerah-daerah yang terhubung oleh jalur tol tersebut.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, BUJT, dan institusi lokal seperti Keraton, model pembangunan berbasis sinergi ini bisa menjadi contoh pengelolaan proyek nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah pun terus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan menjunjung aspek sosial, budaya, dan lingkungan.
Seiring berjalannya waktu, penyewaan lahan untuk infrastruktur tol ini diharapkan bukan hanya memperlancar konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat peran Kasultanan Ngayogyakarta sebagai mitra strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan.