JAKARTA - Jepara tengah memantapkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan menyusun strategi besar yang berfokus pada penguatan konektivitas kawasan pesisir. Salah satu langkah terbesarnya adalah rencana pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kembang, yang kini resmi dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara periode 2025–2029.
Pelabuhan ini tidak sekadar menjadi pusat kegiatan logistik, tetapi dirancang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Dalam sidang paripurna DPRD Jepara yang digelar belum lama ini, proyek pelabuhan tersebut menjadi satu dari sejumlah program strategis yang diprioritaskan, menandai pergeseran arah pembangunan yang lebih inklusif dan terfokus pada daerah pinggiran.
Pondasi Pembangunan Jangka Menengah
Pengesahan RPJMD dilakukan bersama antara eksekutif dan legislatif daerah. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyambut baik kerja sama tersebut dan menyebut RPJMD sebagai dasar yang penting dalam menuntun pembangunan Jepara ke arah yang lebih terukur dan berkelanjutan.
“Sinergitas ini sangat luar biasa. Ini adalah pondasi kita dalam lima tahun ke depan, maka dukungan dari semua pihak sangat diperlukan,” ujar Witiarso dalam sambutannya.
Pelabuhan di Kembang dirancang akan terintegrasi langsung dengan kawasan industri, menjadikannya salah satu proyek berskala kabupaten yang diharapkan membuka jalur distribusi baru sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain pelabuhan, RPJMD juga memuat berbagai program pembangunan lainnya seperti peningkatan sarana pendidikan untuk jenjang TK, SD, SMP, MI, hingga MTs. Proyek penguatan infrastruktur seperti pembangunan Pasar Pecangaan, penambahan ruas jalan dan jembatan, serta penyediaan air baku dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga menjadi agenda prioritas.
Penajaman Fokus Lewat Rekomendasi Strategis
Tak hanya menyepakati arah besar pembangunan, Panitia Khusus RPJMD DPRD Jepara yang diketuai Haidar Zaqi Umar juga memberikan sejumlah masukan strategis. Salah satunya adalah pentingnya mendorong perencanaan pembangunan berbasis riset serta pengembangan kawasan Gelora Bumi Kartini sebagai pusat sport tourism.
Haidar juga menekankan perlunya mitigasi abrasi secara terpadu untuk melindungi kawasan pesisir. Dalam konteks Pelabuhan Kembang, pendekatan ini dinilai penting agar pengembangan infrastruktur tetap berlandaskan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
“Mitigasi abrasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan kawasan pesisir. Kita tidak ingin membangun sambil merusak,” tegasnya.
Empat Ranperda Masih Dalam Proses Harmonisasi
Di luar RPJMD, DPRD Jepara juga tengah membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif legislatif yang saat ini masih menunggu hasil harmonisasi. Keempatnya mencakup isu yang tak kalah penting: Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Bupati Witiarso menyatakan bahwa pembahasan masih berlanjut dan memerlukan waktu tambahan untuk kajian hukum dan kehati-hatian. “Kita tunggu saja hasilnya. Memang ada permintaan perpanjangan waktu untuk mengkaji secara mendalam, terutama dari sisi kehati-hatian dan aspek hukumnya,” ujarnya.
Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menegaskan bahwa keputusan untuk menyepakati RPJMD telah melewati proses yang sah dan sesuai jadwal. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan dokumen ini secara konsisten.
“Alhamdulillah, seluruh proses mulai dari pembahasan hingga paripurna berjalan tepat waktu. Terutama RPJMD 2025–2029 sudah kita sepakati bersama, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jepara,” jelas Agus.
Ia juga menambahkan bahwa RPJMD bukan sekadar formalitas, melainkan rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Semua pihak, kata dia, perlu berkomitmen penuh untuk menjadikan dokumen ini panduan kerja yang nyata dan berdampak langsung pada masyarakat.
Mendorong Arah Pembangunan Lebih Progresif
Dengan telah disahkannya RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Jepara menaruh harapan besar pada keberhasilan implementasi program-program prioritas, terutama dalam konteks pembangunan fisik seperti pelabuhan, jalan, pasar, dan perumahan rakyat. Namun, pembangunan nonfisik seperti ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan penyelamatan generasi muda dari narkotika juga menjadi perhatian penting.
Jika pembangunan Pelabuhan Kembang dapat direalisasikan sesuai rencana, Jepara berpeluang besar memiliki akses logistik baru yang tidak hanya melayani kepentingan regional tetapi juga bisa mendorong potensi ekspor dari sektor industri kreatif dan perikanan lokal.
Kini, tantangan utamanya adalah memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan tepat sasaran dan waktu, dengan akuntabilitas tinggi serta kolaborasi antarsektor yang kuat. Dengan demikian, pelabuhan ini dapat menjadi pintu masuk transformasi ekonomi Jepara yang lebih merata dan inklusif.