JAKARTA - Kebijakan tarif nol rupiah untuk transportasi publik di Jakarta kini mencakup lebih dari sekadar pegawai pemerintah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa fasilitas ini diperuntukkan bagi total 15 golongan masyarakat, mulai dari pelajar, lansia, hingga kelompok rentan.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov DKI dalam membangun transportasi publik yang inklusif, sekaligus mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.
Dorongan untuk Mobilitas Inklusif
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan visi Pemprov untuk menciptakan kota yang lebih layak huni.
“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat luas, khususnya kelompok rentan dan mereka yang berkontribusi besar terhadap kota,” ujarnya.
Dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, Pemprov berharap kemacetan di Ibu Kota dapat berkurang signifikan, sekaligus menekan tingkat polusi udara.
“Tujuannya tidak lain adalah untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, dan menciptakan mobilitas kota yang lebih efisien serta inklusif,” lanjut Syafrin.
Selain Transjakarta, fasilitas tarif gratis ini juga berlaku di MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Pemprov menegaskan program ini bukan sekadar fasilitas, melainkan strategi jangka panjang dalam membangun sistem transportasi yang ramah lingkungan dan terintegrasi.
“Kami ingin membangun ekosistem transportasi yang bukan hanya saling terintegrasi, tetapi juga bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat,” ucap Syafrin.
15 Golongan Penerima Tarif Nol Rupiah
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 160 Tahun 2016, berikut 15 kelompok yang berhak atas fasilitas ini:
PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS
Tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta
Siswa penerima KJP Plus
Karyawan dengan penghasilan setara UMP melalui Bank DKI
Penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
Penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu
Penerima bantuan pangan (Raskin) berdomisili di Jabodetabek
Anggota TNI/Polri
Veteran Republik Indonesia
Penyandang disabilitas
Lansia usia di atas 60 tahun
Pengurus rumah ibadah
Pendidik PAUD
Juru pemantau jentik (Jumantik)
Tim Penggerak PKK
Pemprov berharap program ini mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan akses mobilitas murah dan cepat.
Menuju Kota Lebih Ramah Lingkungan
Syafrin menjelaskan, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan dari seluruh warga Jakarta. Dengan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan transportasi publik, beban lalu lintas di jalan raya dapat berkurang.
“Dengan dukungan semua pihak, transformasi transportasi publik ini akan menjadikan Jakarta lebih berdaya saing, ramah lingkungan, dan nyaman dihuni,” tutupnya.
Program tarif gratis ini sekaligus diharapkan memotivasi warga untuk beralih dari kendaraan pribadi, mengurangi polusi, dan mendukung terciptanya mobilitas perkotaan yang efisien.