JAKARTA - Upaya peningkatan pelayanan transportasi publik di Kabupaten Magetan mendapatkan dorongan baru melalui kesepakatan bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun dan Pemerintah Kabupaten Magetan. Kedua pihak sepakat untuk berkolaborasi dalam optimalisasi penyelenggaraan layanan perkeretaapian sekaligus pengelolaan aset secara efektif.
Kesepakatan tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Vice President Daop 7 Madiun, Suharjono, bersama Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada Kamis.
Manajer Humas Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, menjelaskan bahwa MoU ini menjadi awal dari kolaborasi strategis antara KAI Daop 7 Madiun dengan Pemkab Magetan. “Ini merupakan langkah awal menuju kolaborasi strategis antara KAI Daop 7 Madiun dengan Pemkab Magetan, khususnya dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian dan pengelolaan aset,” ujarnya.
Fokus pada Pengelolaan Aset dan Keselamatan Perkeretaapian
Dalam kesepakatan tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup pengelolaan dan pemanfaatan aset, peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian, serta dukungan proses perizinan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran layanan dan pengelolaan aset di wilayah Kabupaten Magetan.
Zainul menekankan bahwa MoU ini merupakan komitmen nyata kedua pihak dalam memberikan layanan transportasi yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat. “Selain itu, keberadaan Stasiun Magetan menjadi sangat vital, juga bagi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang banyak menggunakannya untuk kebutuhan transportasi,” tambahnya.
Kerja sama ini juga diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi KAI dan pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan dan kemajuan wilayah melalui transportasi yang andal.
Landasan Bagi Program Nyata dan Kolaborasi Berkelanjutan
Penandatanganan MoU tersebut tidak hanya sebatas komitmen di atas kertas, melainkan akan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan program-program yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kedua belah pihak akan menyusun langkah nyata yang mencakup peningkatan infrastruktur, optimalisasi pemanfaatan aset, serta pengembangan kawasan di sekitar stasiun agar lebih tertata dan ramah bagi pengguna.
“Semoga kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta kemajuan daerah,” ujar Zainul.
Ia menambahkan, kerja sama ini sekaligus menjadi bukti komitmen bersama antara BUMN dan pemerintah daerah dalam menghadirkan tata ruang yang tertib, pelayanan transportasi publik yang andal, serta pembangunan kawasan yang inklusif. Dengan adanya koordinasi yang lebih erat, diharapkan seluruh aspek pelayanan perkeretaapian dapat ditingkatkan, mulai dari kenyamanan penumpang, ketepatan waktu, hingga integrasi dengan moda transportasi lainnya.