JAKARTA - Pemerintah memastikan subsidi elpiji 3 kilogram akan lebih tepat sasaran mulai tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembelian elpiji akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Langkah ini bertujuan agar bantuan energi tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Mulai tahun depan iya, beli elpiji pakai NIK,” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dengan sistem ini, subsidi diharapkan lebih efisien dan tidak disalahgunakan oleh warga yang mampu.
Target Subsidi untuk Masyarakat Miskin
Bahlil menekankan, subsidi elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi warga dengan pendapatan rendah, khususnya masyarakat desil 1 hingga desil 4. Ia meminta warga kaya, terutama di desil 8 sampai desil 10, untuk tidak memanfaatkan subsidi ini. “Jadi, yang kaya enggak usah pakai elpiji 3 kilogram. Desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran,” jelas Bahlil.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar dana subsidi pemerintah lebih tepat guna. Dengan menggunakan NIK, sistem pembelian dapat mengidentifikasi konsumen yang berhak, sehingga risiko penyalahgunaan bisa diminimalisir.
Teknis Pembelian Sedang Diatur
Meskipun prinsipnya sudah jelas, Bahlil menyebut mekanisme teknis pembelian elpiji berbasis NIK masih dalam tahap pengaturan. Pemerintah tengah menyiapkan prosedur agar penerapan sistem ini berjalan lancar tanpa mengganggu distribusi elpiji bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Teknisnya lagi diatur, teknisnya lagi diatur,” ujar Bahlil menegaskan. Sistem baru ini diharapkan bisa diterapkan mulai tahun 2026, bersamaan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat subsidi energi bagi keluarga miskin.
Harapan Pemerintah
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah menargetkan distribusi elpiji 3 kilogram lebih adil dan efisien. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi akan mendapat manfaat, sementara warga mampu diharapkan tidak memanfaatkan subsidi yang seharusnya untuk golongan kurang mampu.
Langkah ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan dana subsidi energi yang kerap menjadi beban anggaran negara. Implementasi berbasis NIK diyakini akan mempermudah pemantauan dan evaluasi penyaluran elpiji 3 kilogram, sehingga subsidi tepat sasaran dapat benar-benar tercapai.