JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersiap menghadirkan dua badan baru yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa alokasi anggaran akan disiapkan untuk kedua badan tersebut begitu resmi terbentuk. Pernyataan ini disampaikan Ani di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Kedua badan itu terdiri dari Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral. Kehadiran kedua lembaga ini menandai langkah pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan strategis nasional, baik dari sisi mitigasi bencana maupun pengelolaan sumber daya alam. Meskipun anggaran untuk masing-masing badan akan dialokasikan, Sri Mulyani belum merinci sumber pendanaan yang akan digunakan untuk membiayai kedua instansi baru tersebut. Ia hanya memastikan bahwa alokasi akan ada “kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya.”
Penunjukan kepala dan wakil kepala badan juga telah dilakukan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut. Sementara Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro ditunjuk sebagai wakil kepala. Posisi ini diharapkan memudahkan koordinasi dalam pembangunan dan pengelolaan tanggul laut di Pantura Jawa, salah satu wilayah rawan bencana banjir rob.
Fokus pada Pembangunan Tanggul Laut dan Industri Mineral
Sementara itu, Badan Industri Mineral dipimpin langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Penunjukan ini menimbulkan perhatian karena Brian merangkap jabatan sebagai kepala dua instansi sekaligus. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kebutuhan koordinasi antara riset, perguruan tinggi, dan industri mineral.
“Justru karena posisi beliau sebagai Mendikti, itu menjadi pertimbangan kunci untuk menunjuk beliau,” ujar Prasetyo. Dengan merangkap jabatan, Brian diharapkan mampu menyelaraskan program penelitian dan pengembangan di bidang mineral dengan kebutuhan pendidikan tinggi dan sains. Pendekatan ini dianggap efisien untuk mengintegrasikan riset akademik dan eksplorasi mineral secara lebih sistematis.
Alasan pembentukan kedua badan ini juga bersifat strategis. Indonesia membutuhkan pembangunan tanggul laut untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Selain itu, eksplorasi serta pengelolaan mineral menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan energi dan industri nasional. Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa diharapkan dapat memfokuskan upaya mitigasi bencana secara terintegrasi, sementara Badan Industri Mineral akan menjadi motor pengembangan industri berbasis sumber daya alam.
Langkah ini sekaligus menunjukkan pendekatan pemerintah yang memadukan pembangunan infrastruktur dengan penguatan riset dan pengelolaan sumber daya. Dengan kepala badan yang memiliki latar belakang di bidang pendidikan tinggi dan riset, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset diyakini akan lebih lancar, terutama dalam hal pengembangan teknologi dan inovasi mineral.
Koordinasi dan Anggaran Jadi Kunci
Pemerintah menegaskan bahwa alokasi anggaran akan menjadi bagian penting dalam operasional kedua badan baru ini. Meskipun belum ada angka pasti yang diumumkan, penyediaan anggaran dianggap prioritas agar kedua badan dapat segera berfungsi efektif. Selain itu, penunjukan kepala yang merangkap jabatan diharapkan mempercepat koordinasi lintas lembaga.
Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral menjadi contoh pendekatan pemerintah dalam menyesuaikan struktur kelembagaan dengan kebutuhan nasional. Integrasi riset, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dipandang sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional, seperti mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Dengan dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah, serta kepemimpinan yang terintegrasi, kedua badan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan strategis negara, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan memaksimalkan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian.