JAKARTA - Pemerintah semakin serius mengawal pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa, atau yang dikenal dengan proyek Giant Sea Wall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan keterlibatan Kemenko Infrastruktur dalam pengawasan dan arahan proyek ini, sekaligus memastikan langkah-langkah perlindungan pesisir berjalan konkret.
“Kami akan memberikan masukan sekaligus bekerja sama dengan Badan Otorita untuk menjalankan langkah konkret dalam perlindungan pesisir Jawa,” kata AHY.
Proyek ini menjadi prioritas karena berdampak langsung pada perlindungan wilayah pesisir sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan, AHY menekankan skema pembiayaan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). “Tentunya kombinasi, kerjasama pemerintah-badan usaha adalah yang terbaik. Persentasenya seperti apa tentu akan kita bicarakan lebih lanjut,” ujarnya.
Badan Otorita Pantura Jawa Siap Mengawal Proyek
Presiden Prabowo Subianto telah melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, serta Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Dyantoro sebagai wakil kepala badan. Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025. Badan Otorita ini dirancang menjadi lembaga khusus yang mengoordinasikan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa, termasuk pengawasan pelaksanaan dan kerja sama lintas kementerian.
Keberadaan Badan Otorita ini diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan strategis, memastikan proyek berjalan tepat waktu, dan memaksimalkan dampak perlindungan terhadap wilayah pesisir yang rawan terdampak abrasi dan banjir rob.
Infrastruktur untuk Konektivitas dan Swasembada Pangan
Selain proyek tanggul laut, AHY juga menyinggung agenda pembangunan infrastruktur nasional, termasuk rencana kereta cepat. Ia menekankan perlunya kajian matang sebelum menentukan arah kebijakan. “Masih ada beberapa konsiderasi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan langkah berikutnya. Semua kemungkinan masih terbuka,” tutur AHY.
AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran vital dalam mendukung prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan dan penguatan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan mempermudah distribusi logistik, mempercepat produksi pertanian sampai ke pasar, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana, Sabtu, 23 Agustus 2025, AHY menyampaikan bahwa meski infrastruktur tidak dibahas secara spesifik, dukungan terhadap pengembangan infrastruktur tetap mutlak diperlukan. “Misalnya untuk swasembada pangan, perlu diperkuat pembangunan dan perbaikan irigasi di berbagai daerah. Jalan-jalan daerah juga harus ditingkatkan agar distribusi logistik dan produksi pertanian lebih cepat sampai ke pasar,” pungkasnya.
Dengan fokus pada perlindungan pesisir dan penguatan infrastruktur, pemerintah menunjukkan upaya serius dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyek Giant Sea Wall menjadi contoh strategi nasional yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama publik-swasta secara sinergis.