JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalin sinergi lebih erat dengan PT Angkasa Pura I selaku operator Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Audiensi resmi yang digelar pada Rabu, 30 April 2025 menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama antarlembaga, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Angkasa Pura I dalam memfasilitasi mobilitas pejabat pusat yang melakukan kunjungan kerja ke wilayah DIY. Ia menekankan pentingnya peran bandara sebagai titik strategis dalam mendukung kelancaran tugas-tugas kementerian.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Angkasa Pura I. Fleksibilitas dan kemudahan akses yang kami terima sungguh sangat membantu dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam memfasilitasi kehadiran pimpinan pusat di Yogyakarta,” ujar Agung.
Agung juga menyoroti bahwa kunjungan pejabat pusat kerap memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari penjemputan, pengaturan waktu, hingga pengamanan protokoler. Dalam konteks ini, Angkasa Pura I dinilai sebagai mitra strategis yang responsif dan sangat kooperatif.
Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura I YIA, Ruly Artha, menyambut baik komitmen Kanwil Kemenkumham DIY dalam menjaga komunikasi dan koordinasi yang harmonis. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung agenda pemerintah selama berada dalam kerangka aturan operasional yang berlaku di lingkungan bandara.
“Kami sangat terbuka untuk melanjutkan sinergi ini melalui pertemuan-pertemuan lanjutan. Dukungan terhadap aktivitas pemerintahan adalah bagian dari komitmen kami sebagai pengelola fasilitas publik,” ungkap Ruly.
Selain membahas fasilitasi kunjungan pejabat pusat, audiensi ini juga menjadi momentum untuk menggali potensi kerja sama lainnya. Di antaranya adalah edukasi hukum bagi masyarakat yang beraktivitas di bandara serta penyediaan layanan informasi kekayaan intelektual bagi pelaku usaha atau pengguna jasa bandara.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi terbuka dan kolaboratif demi mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang efektif di wilayah DIY. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari upaya memperkuat sinergi antara sektor transportasi dan hukum demi kepentingan masyarakat luas.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan kehadiran pemerintah pusat di daerah akan semakin optimal dan terfasilitasi dengan baik, sementara masyarakat juga dapat merasakan manfaat layanan publik yang lebih dekat dan mudah diakses.