JAKARTA - Pemerintah kini menyiapkan langkah serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan produksi LPG dari lapangan gas dalam negeri sebagai solusi jangka panjang.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa cadangan gas Indonesia saat ini lebih didominasi oleh kandungan C1-C2 yang digunakan untuk Liquefied Natural Gas (LNG). Sementara itu, kandungan C3-C4 yang menjadi bahan baku LPG masih terbatas, sehingga menyebabkan pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional.
Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Menurut Bahlil, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 8,5 hingga 9 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 1,4 juta ton yang berasal dari produksi dalam negeri, sementara sisanya masih dipenuhi melalui impor.
“Cadangan gas kita untuk LPG itu sedikit sekali. Produksi dalam negeri hanya sekitar 1,4 juta ton,” ujar Bahlil di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/10/2025).
Ia menambahkan bahwa tingginya impor LPG membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Subsidi LPG yang diberikan pemerintah saat ini berkisar antara Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun.
Dorongan Optimalisasi Lapangan Gas
Pemerintah akan mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengembangkan lapangan gas dengan kandungan C3-C4. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi LPG domestik dan menekan volume impor secara bertahap.
“Pemerintah akan mendorong KKKS yang memiliki lapangan gas dengan kandungan C3-C4 untuk membangun fasilitas produksi LPG,” ujar Bahlil.
Selain memanfaatkan sumber daya gas yang ada, ESDM juga menyiapkan strategi lain berupa hilirisasi batubara untuk menghasilkan dimetil eter (DME). Program ini bertujuan untuk menggantikan sebagian konsumsi LPG impor.
“Kita dorong hilirisasi batubara untuk DME sebagai pengganti LPG impor,” tegasnya.
Upaya Efisiensi dan Ketahanan Energi Nasional
Bahlil menuturkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengurangi ketergantungan impor, Indonesia diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan industri.
Selain itu, pengurangan impor juga akan berdampak positif terhadap neraca perdagangan serta memperkuat nilai tukar rupiah. Pemerintah berkomitmen agar program pengembangan LPG dalam negeri berjalan paralel dengan pengelolaan sumber daya gas secara berkelanjutan.
Optimalisasi Produksi C3-C4
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa produksi gas dengan kandungan C3-C4 sebenarnya sudah ada di beberapa lapangan gas eksisting. Namun, hingga kini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena sebagian besar operator masih fokus pada gas C1-C2 untuk kebutuhan ekspor.
“Potensi C2-C3 ini belum diambil secara maksimal. Kami akan mendorong agar lapangan gas dioptimalkan untuk produksi LPG,” ujar Laode.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah agar pengelolaan lapangan gas tidak hanya berorientasi pada ekspor, tetapi juga memperhatikan kebutuhan domestik.
Kerja Sama dengan Badan Usaha
Laode menegaskan bahwa regulasi yang mengatur kerja sama antara KKKS dan badan usaha sudah tersedia. Artinya, proyek pengembangan produksi LPG dalam negeri bisa dijalankan tanpa harus menunggu payung hukum baru.
“Ini lebih pada soal kemauan untuk mengoptimalkan potensi yang ada,” jelasnya.
Dengan adanya aturan yang mendukung, pemerintah berharap sektor hulu migas dapat lebih proaktif dalam mengembangkan potensi produksi LPG. Hal ini sekaligus menjadi peluang bagi pelaku usaha energi nasional untuk memperluas peran mereka dalam rantai pasok LPG domestik.
Arah Kebijakan Energi Berkelanjutan
Langkah pemerintah memperkuat produksi LPG dalam negeri juga sejalan dengan agenda transisi energi nasional. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan sumber daya gas berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.
Bahlil menegaskan bahwa setiap kebijakan energi harus mendukung keseimbangan antara kemandirian energi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. “Kita ingin agar energi yang digunakan rakyat benar-benar berasal dari hasil produksi bangsa sendiri,” ujarnya.
Harapan Menuju Kemandirian Energi
Dengan strategi yang melibatkan penguatan produksi LPG, hilirisasi batubara, dan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, pemerintah optimistis ketergantungan impor LPG dapat ditekan secara bertahap.
Langkah ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi Indonesia di masa depan. Pemerintah menargetkan agar dalam beberapa tahun ke depan, proporsi LPG domestik meningkat signifikan sehingga ketahanan energi nasional semakin kokoh.