JAKARTA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terus menjadi perhatian publik seiring dengan luasnya jangkauan penerima manfaat. Di balik besarnya skala program ini, aspek keamanan pangan menjadi hal krusial yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah menempatkan keselamatan penerima sebagai prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan program berjalan aman.
Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap berbagai catatan di lapangan. Evaluasi atas kejadian keracunan makanan terus dilakukan secara rutin dan menyeluruh.
Dadan memastikan bahwa evaluasi tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu periode saja. Langkah ini diambil agar potensi kejadian serupa dapat ditekan semaksimal mungkin.
Menurutnya, hasil evaluasi menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Jumlah kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis disebut mengalami penurunan signifikan.
Penurunan tersebut menjadi indikator bahwa perbaikan sistem mulai menunjukkan hasil. Meski demikian, BGN tetap melakukan pengawasan ketat.
Tren Kasus Keracunan yang Terus Menurun
Dadan merinci data kejadian keracunan yang tercatat dalam beberapa bulan terakhir. Data ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap proses penyajian makanan.
Pada September 2025, tercatat sebanyak 67 kasus keracunan dalam Program MBG. Angka ini kemudian meningkat pada bulan berikutnya.
Memasuki Oktober 2025, jumlah kasus keracunan naik menjadi 85 kejadian. Kenaikan tersebut menjadi alarm bagi BGN untuk memperketat pengawasan.
Langkah evaluasi intensif kemudian mulai diterapkan secara lebih sistematis. Dampaknya mulai terlihat pada bulan selanjutnya.
Pada November 2025, jumlah kasus keracunan turun signifikan menjadi 40 kejadian. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan.
Tidak berhenti di situ, tren penurunan terus berlanjut hingga Desember. Data sementara menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
“Dan sampai hari ini, dalam 15 hari di bulan Desember, hanya terjadi empat kejadian. Alhamdulillah, ini sudah jauh menurun,” ujar Dadan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet.
Sidang Kabinet berlangsung di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 Desember 2025. Forum tersebut menjadi ajang penyampaian laporan lintas sektor.
Penurunan kasus ini menjadi dasar optimisme pemerintah. Namun, BGN menegaskan bahwa kewaspadaan tetap harus dijaga.
Target Zero Accident dan Sertifikasi Pangan
BGN menargetkan zero accident dalam pelaksanaan Program MBG pada tahun 2026. Target ini menjadi komitmen utama dalam peningkatan kualitas layanan.
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis mulai diterapkan. Salah satunya adalah pengetatan proses penyajian makanan.
Pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal. BGN juga menggandeng pihak terkait untuk memastikan standar keamanan pangan terpenuhi.
Kewajiban sertifikasi keamanan pangan menjadi salah satu langkah konkret. Sertifikasi ini diwajibkan bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Melalui sertifikasi tersebut, setiap SPPG diharapkan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Proses penyajian makanan pun menjadi lebih terkontrol.
Saat ini, BGN telah menyelesaikan sertifikasi pangan terhadap sekitar 3.000 SPPG. Proses ini dilakukan bekerja sama dengan ID Survey.
Capaian tersebut menjadi langkah awal menuju sistem yang lebih aman. Sertifikasi diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan.
“Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian serupa dalam pelaksanaan program MBG pada 2026,” tegas Dadan. Pernyataan ini menegaskan komitmen BGN.
BGN menilai sertifikasi bukan sekadar formalitas. Langkah ini menjadi bagian dari perbaikan sistem secara menyeluruh.
Selain sertifikasi, pengawasan lapangan juga terus ditingkatkan. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan secara intensif.
Jangkauan Penerima dan Sebaran SPPG
Di sisi lain, pelaksanaan Program MBG terus meluas. Jumlah penerima manfaat menunjukkan angka yang sangat besar.
Realisasi penerima program Makan Bergizi Gratis telah mencapai 50.390.880 orang. Angka tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Besarnya jumlah penerima membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Namun, pemerintah memastikan kontrol tetap berjalan.
Selain penerima, capaian SPPG juga menjadi indikator penting. Infrastruktur layanan gizi terus dibangun secara bertahap.
Hingga saat ini, capaian SPPG telah mencapai 59 persen dari target pemerintah. Pembangunan masih terus dikebut di berbagai daerah.
Sebaran SPPG terbanyak berada di Jawa Barat. Provinsi ini mencatatkan jumlah sebanyak 3.996 SPPG.
Setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menyusul. Kedua provinsi tersebut menjadi wilayah dengan jumlah SPPG terbesar berikutnya.
Namun, Dadan menekankan bahwa persentase capaian juga perlu diperhatikan. Jumlah unit tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat penyelesaian.
“Namun jika dilihat dari persentase, meskipun Jawa Barat tertinggi secara jumlah, capaiannya baru mencapai 80%, sementara Jawa Tengah sudah 83%,” ujar Dadan. Pernyataan ini menjadi catatan evaluasi.
Perbandingan ini menunjukkan adanya variasi progres antarwilayah. Pemerintah terus mendorong percepatan di daerah tertentu.
Fokus Daerah Terpencil dan Dampak Ekonomi
Selain wilayah padat penduduk, perhatian juga diarahkan ke daerah terpencil. BGN mempercepat pembangunan SPPG di wilayah tersebut.
Langkah ini bertujuan memastikan pemerataan layanan gizi. Daerah terpencil tidak boleh tertinggal dalam pelaksanaan MBG.
Dadan menyebutkan bahwa akan dibangun 8.297 SPPG di wilayah terpencil. Unit-unit ini ditargetkan melayani sekitar 2,4 juta orang.
Pembangunan ini diharapkan menjawab tantangan akses layanan. Program MBG menjadi sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain aspek gizi, program MBG juga membawa dampak ekonomi. Penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu manfaat nyata.
Dadan memastikan program ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hingga kini, tercatat 741.985 tenaga kerja terlibat.
Tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai sektor pendukung. Mulai dari pengelolaan SPPG hingga distribusi bahan pangan.
Tak hanya tenaga kerja, pemasok bahan baku juga dilibatkan. Program ini menggairahkan perekonomian daerah.
Sebanyak 41.389 pemasok tercatat berpartisipasi. Mereka terdiri dari koperasi, BUMDes, hingga pelaku UMKM.
Keterlibatan ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Program MBG tidak berdiri sendiri.
Realisasi Anggaran Program MBG
Dari sisi anggaran, pelaksanaan MBG menunjukkan progres signifikan. Penyerapan anggaran berjalan cukup optimal.
Realisasi belanja program MBG telah mencapai Rp59 triliun. Angka tersebut setara dengan sekitar 81 persen dari total pagu anggaran tahun ini.
Capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan program. Namun, evaluasi tetap dilakukan secara berkala.
Dengan tren kasus keracunan yang menurun, pemerintah berharap kualitas program terus meningkat. Target zero accident menjadi tujuan bersama.