JAKARTA - Kebijakan fiskal daerah kerap dianggap sekadar kewajiban administratif bagi masyarakat. Namun, di Sulawesi Tengah, pendekatan berbeda justru mampu mengubah kewajiban pajak menjadi peluang bersama yang saling menguntungkan.
Melalui Program “Berani” Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa insentif yang tepat dapat mendorong kepatuhan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Program ini kembali membuktikan dampaknya pada pelaksanaan tahap kedua tahun 2025.
Pada periode tersebut, program Berani berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan asli daerah yang signifikan. Total pendapatan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp51,2 miliar hanya dalam waktu satu bulan.
Program penghapusan pajak kendaraan bermotor ini menjadi salah satu strategi konkret pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga berkontribusi langsung terhadap kas daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah, Rifki Ananta, menjelaskan bahwa program Berani tahap kedua berlangsung sejak 19 November hingga 20 Desember 2025. Rentang waktu tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Antusiasme Wajib Pajak Dorong Realisasi Pendapatan
Antusiasme masyarakat terhadap program Berani dinilai sangat tinggi selama masa pelaksanaan. Hal ini tercermin dari jumlah objek pajak yang memanfaatkan kebijakan penghapusan denda dan pajak kendaraan bermotor tersebut.
“Program ini diikuti oleh 72.971 objek pajak, terdiri dari 17.232 kendaraan roda empat dan 55.739 kendaraan roda dua,” kata Rifki kepada wartawan, Jumat (20/12).
Jumlah tersebut menunjukkan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kendaraan roda dua mendominasi partisipasi, mencerminkan tingginya kepemilikan sepeda motor di Sulawesi Tengah.
Rifki menjelaskan bahwa total realisasi pendapatan dari program Berani tahap kedua mencapai Rp51.253.019.991. Angka ini sudah termasuk pendapatan opsen pajak yang dibagikan ke daerah.
Dari total tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh bagian sebesar Rp30.875.774.129. Sementara sisanya sebesar Rp20.377.245.862 dialokasikan sebagai opsen kepada 12 kabupaten dan satu kota.
Distribusi pendapatan ini dinilai adil dan proporsional. Setiap daerah mendapatkan manfaat sesuai dengan kontribusi dan objek pajak yang terdaftar di wilayahnya.
Situasi pelayanan di Samsat, termasuk Samsat Palu, selama program berlangsung juga terpantau ramai. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan tunggakan pajak yang sebelumnya tertunda.
Tren Positif dari Program Berani Sepanjang 2025
Capaian pendapatan pada tahap kedua tahun 2025 melanjutkan tren positif dari pelaksanaan sebelumnya. Program serupa yang digelar pada periode April hingga Mei 2025 juga mencatat hasil yang tidak kalah signifikan.
Pada tahap pertama tersebut, pendapatan yang berhasil dihimpun mencapai Rp82,6 miliar. Angka ini menjadi dasar optimisme pemerintah daerah untuk kembali menjalankan program serupa.
Dengan demikian, total pendapatan dari dua kali pelaksanaan Program Berani sepanjang 2025 mencapai Rp115,6 miliar. Nilai ini menjadi salah satu kontribusi besar terhadap peningkatan PAD Sulawesi Tengah.
Rifki menilai capaian tersebut sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak pada perubahan perilaku wajib pajak.
“Program ini terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat PAD Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Peningkatan kepatuhan menjadi salah satu tujuan utama dari kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor. Dengan menghapus sanksi dan denda, masyarakat didorong untuk kembali aktif memenuhi kewajibannya.
Program Berani juga menjadi sarana edukasi fiskal bagi masyarakat. Wajib pajak diajak memahami bahwa kontribusi mereka berperan penting dalam pembangunan daerah.
Strategi Pemerintah Daerah Mengurangi Tunggakan Pajak
Program Berani hapus pajak kendaraan bermotor merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu.
Selain meningkatkan kepatuhan, program ini juga ditujukan untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selama ini, tunggakan pajak menjadi salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pendapatan daerah.
Dengan memberikan insentif berupa penghapusan denda dan keringanan pajak, pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk memulai kembali kepatuhan pajaknya. Pendekatan ini dinilai lebih humanis dan efektif.
Sebelumnya, Rifki secara konsisten mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor agar memanfaatkan program Berani. Ia menekankan bahwa kesempatan tersebut bersifat terbatas dan sangat sayang untuk dilewatkan.
“Kesempatan ini sangat membantu masyarakat sekaligus berdampak langsung pada pembangunan daerah,” katanya.
Pendapatan yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Infrastruktur, layanan transportasi, dan fasilitas umum menjadi beberapa sektor yang merasakan manfaatnya.
Program Berani juga sejalan dengan visi pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengejar angka pendapatan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat.
Program Berani dalam Kerangka Sulteng Nambaso
Program penghapusan pajak kendaraan bermotor ini merupakan bagian dari Program Berani yang diusung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini berada dalam payung kebijakan pembangunan daerah bertajuk Sulteng Nambaso.
Kebijakan tersebut digagas oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido. Sulteng Nambaso menjadi kerangka besar pembangunan yang menekankan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan.
Melalui Program Berani, pemerintah daerah ingin menunjukkan keberpihakan pada masyarakat. Kebijakan fiskal tidak lagi dipandang sebagai beban semata, tetapi sebagai alat untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.
Keberhasilan program ini membuka peluang untuk pengembangan kebijakan serupa di masa mendatang. Pemerintah daerah dapat mengevaluasi dan menyempurnakan skema insentif berdasarkan respons masyarakat.
Dengan capaian Rp115,6 miliar sepanjang 2025, Program Berani menjadi salah satu contoh nyata inovasi kebijakan daerah. Program ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan terus menghadirkan kebijakan progresif yang mendorong kepatuhan sekaligus kesejahteraan. Program Berani menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran pajak dan memperkuat PAD secara berkelanjutan.