JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa per 12 Februari 2026, sebanyak 21.897 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. SPPG ini melayani sekitar 65 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. “Per 12 Februari ada 21.897 SPPG sudah berjalan. Portal pendaftaran sudah ditutup, saat ini hanya menunggu proses pembangunan sampai selesai,” ujarnya.
Target Operasional SPPG Tahun 2026
BGN menargetkan pada Maret 2026 ada 23 ribu SPPG yang sudah beroperasi untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, terdapat 5.000 SPPG yang sedang dalam tahap pembangunan untuk memenuhi target tersebut.
Pada tahun 2025, total SPPG yang beroperasi mencapai 32 ribu unit. Namun, karena animo masyarakat yang tinggi, BGN menambahkan target 33.670 SPPG untuk 2026, dengan 25.400 berada di daerah aglomerasi dan 8.270 di wilayah terpencil.
Penambahan Penerima Manfaat MBG
Tahun 2026 juga menandai perluasan penerima manfaat MBG, khususnya guru dan tenaga kependidikan. “Mulai Januari 2026, guru dan tenaga kependidikan sudah menerima MBG di sekolah, yang sebelumnya pada 2025 belum mendapatkan,” ujar Ermia.
Selain itu, program MBG kini juga menyasar anak balita usia 6-59 bulan. Penambahan kelompok usia ini sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Dukungan Petani dan Pemasok Bahan Baku
Program SPPG yang luas memerlukan pasokan bahan baku yang besar setiap bulan. Sebagai contoh, untuk buah pisang dibutuhkan kontribusi 3.941 petani, sedangkan beras memerlukan 109.485 petani per bulan untuk mendukung 21.897 SPPG yang beroperasi.
Selain itu, ayam membutuhkan 65.691 pemasok dan telur 4.160 pemasok setiap bulan. Data ini menunjukkan skala besar program MBG dan keterlibatan masyarakat serta petani lokal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Tantangan Pemenuhan Gizi untuk Balita
Ermia menegaskan bahwa pemberian MBG untuk anak usia 6-59 bulan menjadi tantangan tersendiri. “Usia ini cukup kritis bagi anak-anak untuk menerima makanan, sehingga distribusi dan kualitas gizi harus diperhatikan secara ketat,” ujarnya.
Penambahan sasaran balita ini diharapkan membantu meningkatkan status gizi anak dan mendukung tumbuh kembang optimal. Program ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mencapai generasi sehat dan cerdas di masa depan.
Pentingnya Koordinasi SPPG dan Lembaga Kesehatan
Seluruh kepala SPPG diinstruksikan aktif mendata penerima manfaat melalui koordinasi dengan puskesmas, posyandu, dan kelurahan. Dengan sistem ini, distribusi MBG dapat berjalan merata dan tepat sasaran di setiap wilayah.
Koordinasi juga memastikan persiapan MBG sesuai standar gizi seimbang dan porsi berdasarkan kelompok usia. Selain itu, pendataan yang tepat membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus di daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi logistik.
Dampak Jangka Panjang Program MBG
Dengan operasional SPPG yang luas dan penerima manfaat yang bertambah, program MBG memberi dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan petani dan pemasok lokal membantu memperkuat rantai ekonomi pangan di tingkat nasional.
Langkah ini juga menjadi strategi pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.