JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari langkah pemenuhan hak dasar warga negara, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik, sebagai upaya mempercepat penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur.
Pigai menyebut pemenuhan pangan menjadi salah satu kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.
"Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dalam acara bertajuk "Hak dan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan Peserta Didik NTT" di Kupang, Selasa (9/6), Pigai menerangkan bahwa program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar bantuan sosial, melainkan dirancang sebagai instrumen meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pemenuhan gizi sejak awal.
Menurutnya, Kementerian HAM berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut supaya berjalan sesuai target, tepat sasaran, serta memenuhi prinsip keadilan sosial.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang mulia dan baik. Kami mengawasi agar program ini berhasil sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pengurangan kemiskinan dan stunting," ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan tren peningkatan yang positif dan salah satu faktor penggeraknya adalah perputaran ekonomi dari implementasi program Makan Bergizi Gratis," kata Emanuel.
Ia menerangkan pelaksanaan MBG telah menggerakkan berbagai sektor ekonomi daerah, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan hingga sektor distribusi dan transportasi.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTT mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan program supaya manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing.