JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan bahwa situasi kemarau kering yang disebabkan oleh anomali iklim El Nino kuat pada pertengahan 2026 ini, masih menyediakan potensi serta peluang ekonomi yang bisa dimaksimalkan pada sektor hilir nasional.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, menuturkan bahwa dampak kekeringan tersebut bisa dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas komoditas tambak garam dan sektor perikanan tangkap.
"Kondisi kering akibat El Nino kuat ini tetap menyimpan peluang ekonomi yang dapat dioptimalkan di sektor hilir, seperti peningkatan produksi tambak garam serta optimalisasi tangkapan ikan akibat fenomena upwelling" kata dia.
Teuku Faisal menjelaskan, di samping menguntungkan bagi kenaikan produksi garam nasional karena curah hujan yang rendah, karakteristik iklim kemarau ini juga mendorong fenomena upwelling atau naiknya massa air laut kaya nutrisi ke permukaan, sehingga dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan secara signifikan.
Optimalisasi peluang ekonomi di tengah kemarau panjang ini juga bisa menyasar sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditas hortikultura di wilayah yang didukung sistem pengairan atau irigasi memadai.
Meskipun menyimpan potensi keuntungan ekonomi di sektor hilir, Teuku Faisal mengingatkan bahwa pemutakhiran prediksi iklim ini mencatat adanya peluang intensitas El Nino kategori kuat mencapai 62 persen dan kategori moderat sebesar 98 persen mulai pertengahan tahun ini.
Hantaman anomali iklim global tersebut diproyeksikan membuat akumulasi curah hujan di 482 zona musim (Zom) atau mencakup 56,18 persen luas daratan Indonesia berada pada kategori bawah normal atau jauh lebih kering dari kondisi biasanya.
Durasi musim kemarau tahun ini pun diprediksi berlangsung lebih lama dari normalnya pada 437 zona musim (48,77 persen daratan), dengan puncak kekeringan yang diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang melanda 369 zona musim.
Kedatangan periode kering ini dipetakan berjalan secara bertahap, di mana sebanyak 198 zona musim memasuki awal kemarau pada Juni ini, disusul perluasan wilayah kekeringan di 66 zona musim baru pada Juli nanti.
Teuku Faisal menyebutkan, kondisi seperti ini menuntut tata kelola risiko yang lebih responsif dari pemerintah daerah, terutama dalam mengamankan pasokan utilitas publik seperti kapasitas air bendungan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Selain itu, aksi dini juga harus menyasar sektor lingkungan melalui penyiapan mekanisme respons cepat guna mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Untuk sektor kebencanaan dan kehutanan, BMKG meminta penguatan komando kesiapsiagaan di tingkat tapak demi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak kemarau.
Oleh karena itu, BMKG berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau ini dapat dijadikan panduan otentik bagi pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan antara strategi mitigasi risiko bencana serta optimalisasi peluang ekonomi yang muncul selama periode kemarau.