JAKARTA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menegaskan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya berjalan beriringan dengan kebijakan penanggulangan stunting.
Pernyataan itu diutarakan oleh Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat, guna menyokong langkah pemerintah yang saat ini tengah membenahi secara total program prioritas peningkatan mutu gizi nasional tersebut.
"Saya berharap Badan Gizi Nasional (BGN) dapat mendukung peningkatan efektivitas program di masa mendatang. Salah satu rekomendasi utama adalah pentingnya memperhatikan dan mengakomodasi berbagai masukan serta rekomendasi yang berasal dari lintas kementerian dan lembaga terkait proses penyusunan maupun implementasi kebijakan penanganan stunting," ujar Budi.
Menurut dirinya, bermacam kementerian dan lembaga mempunyai rekam jejak pengalaman, data, sumber daya, hingga instrumen kebijakan yang bisa menjadi modal krusial dalam menyukseskan program akselerasi penurunan stunting.
Oleh sebab itu, seluruh masukan yang disalurkan lewat forum koordinasi lintas sektor wajib dijadikan bahan pertimbangan dalam proses perumusan keputusan, supaya kebijakan yang dilahirkan semakin komprehensif serta dapat diterapkan di lapangan.
"BGN juga perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi secara lebih intensif dengan seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan program percepatan penurunan stunting. Penguatan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan, integrasi program, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia," katanya.
Lewat langkah tersebut, sambung dia, Program MBG diharapkan dapat menyumbang manfaat yang lebih besar untuk konsumsi publik sekaligus berkontribusi secara nyata terhadap akselerasi penurunan prevalensi stunting.
Di sisi lain, Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji mengutarakan bahwa instansinya konsisten memperkokoh pengelolaan Program MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) lewat sokongan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
"Hari ini kelompok 3B yang menerima manfaat sudah mencapai 9,9 juta jiwa, terdiri atas 911 ribu ibu hamil, 2,2 juta ibu menyusui, dan sekitar 6 juta balita. Ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat intervensi gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan," ujar dia.
Wihaji menuturkan bahwa luasnya jangkauan penerima manfaat tersebut tidak terlepas dari kontribusi lebih dari 122 ribu personil TPK.
Dirinya menjabarkan bahwa para TPK selama ini aktif mengawal penyaluran MBG secara langsung kepada target 3B serta memastikan asupan yang disajikan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat sesuai dengan takaran gizi.