JAKARTA — Langkah nyata guna mendongkrak tingkat kesejahteraan sekaligus kompetensi tenaga pendidik terus dijalankan pemerintah, baik melalui penambahan nilai tunjangan maupun penambahan kuota beasiswa sarjana bagi guru yang belum mengantongi ijazah D4 atau S1.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa atensi Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan kesejahteraan guru terus diimplementasikan lewat serangkaian kebijakan yang bergulir sejak tahun lalu.
Menurut Mu'ti, pihak pemerintah sudah mengerek angka tunjangan untuk guru non-ASN, sedangkan bagi guru ASN diberikan tambahan tunjangan senilai satu kali gaji pokok. Bukan sekadar nominalnya yang bertambah, tata cara penyaluran anggaran pun dirombak demi memangkas jalur birokrasi dan menjamin ketepatan sasaran.
“Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).
Mu'ti memaparkan, inovasi terkini yang diberlakukan pemerintah ialah mekanisme pengiriman tunjangan serta gaji secara langsung ke rekening pribadi tiap guru pada saban bulan.
Pola anyar ini diklaim berhasil mengeliminasi birokrasi berbelit yang kerap menghambat pencairan hak para guru.
“Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” katanya.
BACA JUGA Berapa Gaji PPPK Guru Sekolah Rakyat yang Pendaftarannya Dibuka pada Juni 2026? Gaji Guru Sekolah Rakyat Lebih Tinggi dari Guru Sekolah Reguler? Simak Perbandingannya dan Cara Daftar PPPK 2026
Tak hanya berfokus pada taraf hidup, pemerintah getol meningkatkan mutu sumber daya pengajar lewat stimulus beasiswa kuliah. Mu’ti menambahkan bahwa pada 2025 lalu, kuota bantuan dana pendidikan disediakan untuk 12.500 guru berijazah di bawah D4 atau S1.
Fasilitas ini didistribusikan lewat jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan pagu Rp3 juta tiap semester. Kini, para penerima manfaat telah menapaki semester kedua dan sebagian ditargetkan lulus tahun ini.
“Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujarnya.
Mu’ti mengutarakan bahwa pihaknya pun telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo untuk berkenan menghadiri seremoni kelulusan para guru penerima program tersebut kelak sewaktu semua peserta dinyatakan lulus.
“Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti—kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL,” katanya.
Memasuki tahun 2026, jangkauan program ini didongkrak secara masif agar bisa menyasar hingga 150.000 guru yang belum berkualifikasi D4 atau S1, dengan besaran sokongan dana senilai Rp3 juta per semester.
“Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” tutur Mu’ti.