JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan progres terkini mengenai program perbaikan sekolah kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadap di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Proyek masif ini diposisikan sebagai salah satu agenda utama pemerintah guna mengatrol mutu pendidikan sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal.
Selepas agenda tersebut, Mu’ti menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan instruksi khusus supaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lekas memacu realisasi sejumlah program utama, terutama pembenahan sarana serta prasarana penunjang belajar di seantero negeri.
“Tadi mendapatkan arahan langsung dari Presiden terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas… Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskab,” ujar Mu’ti.
Menurut Mu'ti, salah satu poin krusial yang dibedah bersama adalah perihal program pembenahan gedung sekolah. Di hadapan Presiden, Mu’ti memberikan laporan bahwa target perbaikan sekolah pada tahun 2025 kemarin telah rampung sepenuhnya dengan menyasar 16.167 lembaga pendidikan di bermacam wilayah.
“Dan arahan Beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas Beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada Beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” katanya.
Menatap tahun berjalan ini, pihak pemerintah sudah mengamankan kucuran dana senilai Rp14 triliun yang telah mengantongi restu dari DPR. Anggaran jumbo tersebut dialokasikan untuk membenahi 11.744 lembaga pendidikan.
Di samping itu, pemerintah punya rencana memperluas jangkauan proyek dengan membidik 60.000 sekolah tambahan, sehingga akumulasi sekolah yang direvitalisasi sepanjang tahun 2026 menembus angka 71.744 satuan pendidikan.
“Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan insyaallah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia semua jenjang, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA,” ujarnya.
Mu’ti mengklaim imbas positif dari agenda ini tidak sekadar menyentuh sektor edukasi. Bersandarkan pada riset internal kementeriannya, sistem pengerjaan yang diserahkan secara swakelola kepada tiap-tiap sekolah dinilai berpeluang besar membuka lapangan pekerjaan dalam skala masif.
“Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” jelasnya.
Mu'ti mengimbuhkan, pengerjaan fisik untuk kuota awal sebanyak 11.744 sekolah kini sudah menggelinding. Pada saat ini, tahapan konstruksi dilaporkan telah menyentuh kisaran 70 persen dan beberapa proyek diproyeksikan selesai pada Juli hingga Agustus mendatang.
“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” kata Mu’ti.
Mu'ti menguraikan bahwa ikhtiar perbaikan gedung sekolah ini menuai sambutan hangat dari publik, terkhusus masyarakat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pasalnya, cukup banyak sekolah yang selama puluhan tahun lamanya belum pernah mendapatkan sentuhan perbaikan fasilitas secara total.
“Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada Pemerintah Daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tuturnya.