JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Yahya Zaini mendesak pihak pemerintah untuk mengaudit 6.877 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), jika terindikasi adanya kejanggalan maupun ketidakberesan pada proses pembayaran.
Desakan tersebut diutarakan buntut dari terungkapnya indikasi pemborosan dana yang menyentuh angka Rp 1 triliun per bulan, dipicu oleh lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mencapai 6.877 titik.
"Jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap ribuan dapur tersebut," kata Yahya, Jumat (12/6/2026).
Berdasarkan pandangan Yahya, Badan Gizi Nasional (BGN) wajib bertindak penuh kehati-hatian dalam mengelola proses transaksi pembayaran terhadap dapur MBG.
Beliau mengimbau supaya tiap-tiap pembayaran ditunaikan selaras dengan regulasi serta biaya yang benar-benar dikeluarkan di lapangan.
"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar dia.
Politikus dari Partai Golkar tersebut pun meminta BGN agar tidak bimbang dalam menjatuhkan sanksi jika dari hasil proses audit didapati adanya pelanggaran pada pengelolaan operasional dapur MBG.
"Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," kata dia.
Di samping pelaksanaan audit serta penjatuhan sanksi, Yahya mendorong dijalankannya langkah peninjauan menyeluruh pada sistem pengelolaan program MBG agar kendala sejenis tidak terulang di masa mendatang.
"Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.
Ia mengemukakan bahwa mencuatnya problematika ini kudu dijadikan momentum bagi BGN dalam membenahi mekanisme tata kelola program MBG.
"Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," kata Yahya.
Mengenai kebocoran dana MBG, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya membeberkan bahwa estimasi pemborosan anggaran akibat dari membubungnya total SPPG ditaksir menembus angka Rp 1 triliun saban bulannya.
"Berarti kalau satu tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Keterangan itu dipaparkan setelah melangsungkan agenda rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil bersama Kepala BGN Nanik S Deyang. Zulkifli menyebutkan, pemerintah bakal mengeksekusi perbaikan tata kelola di internal BGN dalam tenggat satu bulan ke depan demi menunjang kelancaran program MBG agar berjalan optimal.
"Satu bulan penataan, yang baik ya tentu diteruskan, yang enggak baik ini, temuan-temuan Bu Nanik tadi dilaporkan. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut," ujarnya.
Ia menguraikan bahwa total SPPG saat ini melonjak hingga 27.877 titik, alias mengalami penambahan sebanyak 6.877 titik dari proyeksi awal yang dipatok di angka 21.000 titik.
"Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, eh 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulkifli.
Zulkifli berharap restrukturisasi kepengurusan BGN yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto sanggup mengoreksi tata kelola program MBG agar sejalan dengan cita-cita pemerintah.