JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan keinginannya untuk menambah target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.
“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa PTSL dilaksanakan berbasis wilayah desa, di mana seluruh bidang tanah—mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, hingga tempat ibadah—didaftarkan secara bersamaan.
Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga menyiapkan skema sertifikasi gratis untuk masyarakat yang belum terjangkau program tersebut, khususnya di sektor perumahan.
Langkah ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Tiga Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung target tersebut, pada tahun 2026 Kementerian ATR/BPN menargetkan sertifikasi satu juta rumah bagi MBR.
Nusron menambahkan bahwa pihaknya membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan anggota DPR RI guna mengidentifikasi penerima yang memenuhi kriteria.
Rumah milik MBR yang belum bersertifikat, termasuk yang pernah mendapatkan bantuan program bedah rumah pada periode 2016–2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertifikasi gratis ini.