JAKARTA - Kaum perempuan dipandang mempunyai andil krusial dalam memacu roda pembangunan ekonomi restoratif di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Kucuran sokongan dari bermacam jajaran pemangku kepentingan dipandang menjadi elemen krusial demi memperkokoh andil kaum perempuan sekaligus menanggulangi sederet problem sosial serta ekonomi yang sampai saat ini masih melilit provinsi tersebut.
Agenda perluasan sistem ekonomi restoratif di Indonesia sendiri terpantau masih membentur bermacam rintangan. Setidaknya terdapat dua problem fundamental, yakni ketimpangan di sektor investasi serta minimnya regulasi kebijakan yang memberikan sokongan.
Merujuk pada publikasi laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) tahun 2024, Indonesia dikalkulasikan memerlukan pasokan anggaran menyentuh Rp 892 triliun hingga tahun 2045 demi mengoperasikan taktik ekonomi restoratif di bermacam lini sektor secara efektif.
Oleh sebab itu, menuntut kehadiran regulasi kebijakan yang sanggup memacu jalinan kemitraan antara pihak birokrasi pemerintah, pelaku sektor swasta, korporasi sosial, organisasi berbasis komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan investor, penyumbang dana donor, hingga asosiasi organisasi filantropi.
Kawasan NTT bertransformasi menjadi salah satu wilayah yang belakangan ini dijadikan pusat percontohan bagi bermacam program serta gerakan ekonomi restoratif yang berkelanjutan.
Penataan ekosistem ekonomi restoratif di teritori ini dipandang teramat krusial mengingat masih tebalnya bermacam rintangan sosial dan ekonomi yang membayangi kehidupan masyarakat.
Mengacu pada penyajian data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Februari 2026, angka persentase kemiskinan di NTT terpantau masih berada di level 17,5 persen.
Di samping itu, angka kasus prevalensi stunting bertengger di posisi 31,4 persen, yang mana rapor ini berstatus lebih tinggi ketimbang angka rata-rata nasional.
Tidak sebatas itu, NTT pun masih dibayangi oleh rentetan kasus kekerasan yang menyasar kaum perempuan serta anak-anak, termasuk praktik perdagangan manusia (human trafficking) yang menempatkan kaum perempuan sebagai mayoritas korban.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengutarakan bahwa bermacam problematika pelik yang mendera kaum perempuan serta anak-anak di NTT sejatinya saling bertautan dan mustahil bisa dituntaskan bila dipangkas secara terpisah.
"Berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting saling berkaitan dan berakar pada persoalan ekonomi. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah," kata Veronica.
Kontribusi Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga
Di tengah kepungan bermacam tantangan yang melilit, kaum perempuan di NTT dinilai mengantongi andil kontribusi yang masif bagi penopang struktur finansial domestik keluarga.
Mengacu pada hasil temuan Survei GoodStats 2024, besaran sumbangsih perempuan NTT bagi pos pendapatan rumah tangga sukses menembus angka 42,4 persen. Rapor persentase tersebut tercatat lebih unggul ketimbang angka rata-rata nasional yang cuma bertengger di kisaran 36,1 persen.
Kaum perempuan di NTT pun ikut berkecimpung aktif dalam bermacam agenda program ekonomi restoratif, yang beberapa di antaranya meliputi program agroforestri komoditas bambu atau gerakan Mama Bambu serta Kebun Pangan Perempuan (KPP).
Agenda program tersebut mengarahkan fokusnya pada aksi proteksi lingkungan, penguatan sektor ketahanan pangan, hingga pendongkrakan level kesejahteraan keluarga. Di samping itu, program ini juga diproyeksikan untuk ikut andil menekan laju angka stunting beserta kemiskinan.
"Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa. Ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat," ujar Veronica.
Bentuk sokongan konkret terhadap kiprah kaum perempuan juga direalisasikan lewat pendelegasian hak pengelolaan area kawasan hutan. Pada momen Mei 2026 yang lalu, pihak pemerintah secara resmi menyalurkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial bagi enam aliansi kelompok tani hutan perempuan di teritori NTT, dengan luasan total lahan kelolaan menyentuh angka 648 hektare.
Langkah penyerahan hak kelola tersebut diklaim sebagai sebuah terobosan krusial, mengingat dari total jatah 12,7 juta hektare kawasan hutan yang dialokasikan oleh pemerintah secara nasional, pendelegasian pengelolaan yang diserahkan langsung bagi lingkaran kelompok perempuan terhitung masih sangat langka ditemukan.
Lewat kepemilikan hak kelola ini, kaum perempuan di NTT ikut andil dalam gerakan pemulihan ekosistem kawasan hutan, yang mana area hutan tersebut tidak sekadar ditempatkan sebagai ladang ekonomi, namun juga sebagai ruang kehidupan bagi masyarakat.
Ruang Kolaborasi
Gerakan pemberdayaan kaum perempuan serta perluasan sistem ekonomi restoratif di NTT ini ikut diangkat menjadi salah satu panggung tema utama dalam pergelaran pameran bertajuk Weaving Wonders, Dari Benang Tenun dan Lahan Semai Menuju Kekuatan Ekonomi, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Perempuan di Nusa Tenggara Timur, yang dilangsungkan di Tugu Kunstkring, Jakarta, semenjak tanggal 13 hingga 27 Juni 2026.
Eksibisi ini menyajikan bermacam khazanah kultural khas NTT, mulai dari produk kerajinan kain tenun, sajian kuliner, hingga replika bangunan rumah adat. Selain itu, pergelaran ini diisi dengan agenda kilas balik berbagi pengalaman, kelas workshop, serta wadah perajutan jejaring kerja sama.
Pendiri Yayasan Uma Nusantara yang sekaligus bertindak selaku inisiator pameran Weaving Wonders, Yori Antar, mengutarakan wacana bahwa kegiatan ini diproyeksikan bisa bertindak sebagai wadah kolaborasi bagi bermacam unsur pemangku kepentingan.
"Pameran Weaving Wonders diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, investor, maupun lembaga donor untuk mengeksplorasi kebijakan dan kemitraan yang mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih tangguh, inklusif dan berkelanjutan," kata Yori dalam siaran pers, Minggu (14/6/2026).
Agenda eksibisi pameran ini turut mengantongi sokongan penuh dari deretan mitra korporasi swasta, yang salah satunya disokong oleh Grup Astra dengan memamerkan hasil karya produksi binaan Desa Sejahtera Astra serta Yayasan Astra.
Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto menjabarkan bahwa pihak korporasinya memandang aspek kebudayaan, nilai kearifan lokal, beserta program pemberdayaan masyarakat sebagai pilar krusial dalam roda pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
"Astra meyakini bahwa budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat merupakan aset penting yang perlu terus dijaga dan dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujar Boy.