JAKARTA - Otoritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang, Jawa Tengah, memberikan kepastian mengenai agenda pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Desa Clapar, Kecamatan Subah, yang dikhususkan bagi anak-anak dari kelompok keluarga miskin serta miskin ekstrem, di mana pengerjaannya bakal dimulai pada pertengahan Juli 2026.
Bupati Batang Faiz Kurniawan di Batang, Selasa, mengutarakan bahwa rangkaian peletakan batu pertama proyek Sekolah Rakyat di atas lahan seluas kurang lebih 8,37 hektare itu diagendakan berjalan pada 15 Juli 2026, dengan proyeksi rampung pada akhir tahun 2026.
"Ya, mulai 15 Juli sudah akan groundbreaking. Jadi Desember ditargetkan selesai," kata Bupati Faiz.
Pasca-tuntasnya pengerjaan fisik Sekolah Rakyat tersebut, menurut penuturannya, agenda bakal diteruskan dengan skema penjaringan anak-anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari kalangan keluarga prasejahtera.
"Tahun depan kita sudah bisa merekrut anak-anak SD, SMP, dan SMA dari kelompok yang tidak mampu," katanya.
Menurut penuturannya, pendirian Sekolah Rakyat ini diproyeksikan mampu menjadi stimulus dalam memacu akselerasi mutu edukasi, terkhusus bagi kalangan warga kurang beruntung yang selama ini membentur tembok keterbatasan dalam menjangkau akses pendidikan.
Pada fase awal pelaksanaan tahun ajaran baru mendatang, ia memaparkan bahwa kuota murid yang diproyeksikan masuk dalam penjaringan berkisar di angka 300 anak didik. "Untuk tahun depan rekrutmen siswa kemungkinan hampir sekitar 300-an," katanya.
Ia mengulas bahwa segmentasi utama dari Sekolah Rakyat ini ialah kalangan anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga miskin sekaligus miskin ekstrem, yang datanya telah terintegrasi dalam basis data sosial milik otoritas pemerintah.
Di samping itu, ia menyebutkan bahwa inisiatif ini pun dialokasikan bagi anak-anak yang rentan mengalami putus sekolah lantaran terhambat faktor finansial orang tua.
"Kami berharap sekolah ini dapat membantu anak-anak yang terkendala biaya, agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak," katanya.
Mengenai pemenuhan kebutuhan staf pengajar serta tenaga kependidikan, Bupati Faiz menyampaikan bahwa tahapan penyaringan diestimasikan mulai berjalan semenjak tahun ini sampai mendekati bergulirnya kalender akademik baru.
Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa otoritas penuh dalam proses penyaringan aparatur tersebut berada di bawah kendali pemerintah pusat.
Menurut pandangannya, Sekolah Rakyat di Desa Clapar ini ke depannya dikonsepkan sebagai institusi pendidikan berbasis asrama (boarding school) yang ditunjang aneka sarana akomodasi edukasi, mulai dari ruang belajar, kompleks olahraga, hingga fasilitas pembantu lainnya demi mengawal kenyamanan studi para siswa.
"Melalui program ini, kami berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang," katanya.