JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan lahan seluas sekitar 6,3 hektare guna mendukung realisasi pembangunan Sekolah Rakyat, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Tanah Kementerian Hukum yang kami serahkan kurang lebih hampir 63.000 meter persegi, jadi 6,3 hektare. Mudah-mudahan tanah yang pada hari ini akan kami serahkan ini betul-betul nanti bisa dimanfaatkan secepat mungkin, bisa dibangun dan kemudian bisa beroperasi Sekolah Rakyat," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis.
Supratman menuturkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya program unggulan pemerintah, melainkan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan bagi seluruh warga negara.
Ia menegaskan, pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.
Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 juga menginstruksikan negara agar memelihara fakir miskin serta anak-anak yang memerlukan perlindungan.
"Pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dan negara wajib menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujarnya.
Lebih lanjut, Supratman menyampaikan keinginan pemerintah untuk menjamin anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mendapatkan peluang yang sama dalam mengakses pendidikan bermutu guna mengembangkan potensi mereka.
Ia memandang keberadaan Sekolah Rakyat sebagai wujud kehadiran negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa, khususnya dari kelompok rentan.
"Hari ini Bapak Presiden ingin mewujudkan bahwa (pendidikan) itu adalah hak mereka dan negara yang harus menjamin," kata Supratman.
Pada momen tersebut, Supratman juga memberikan apresiasi terhadap kemampuan siswa yang mengikuti program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, kesetaraan kesempatan akan memberi ruang bagi anak untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
"Saya yakin suatu saat republik tercinta ini akan bangga kepada kalian. Kalau siapapun diberi kesempatan yang sama di republik ini, semua bisa memberi kontribusi," tuturnya.