JAKARTA - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) memandang bahwa lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta besarnya dukungan dari masyarakat menjadi momentum emas demi mempercepat penyerapan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) secara masif di tanah air.
Ketua Umum AISMOLI Budi Setiyadi pada Jumat (19/6/2026) memaparkan bahwa kenaikan harga BBM yang cukup signifikan berkisar 37 persen sejak 10 Juni 2026 kian menambah berat beban pengeluaran harian yang ditanggung oleh para pemilik kendaraan roda dua maupun roda empat.
Pada waktu yang bersamaan, ia menambahkan, kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkonsekuesi pada semakin tingginya harga setiap liter BBM impor dalam satuan mata uang lokal, yang pada akhirnya memperberat beban subsidi pada APBN.
"Kondisi ini menciptakan peluang sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia," katanya.
Berdasarkan penilaiannya, tiap-tiap unit kendaraan listrik yang mulai digunakan saat ini merupakan satu langkah nyata untuk melepas ketergantungan terhadap BBM secara permanen, sehingga mampu memperluas ruang fiskal serta melindungi APBN dari fluktuasi harga energi di pasar global.
Sembari menyitir hasil studi INDEF (2025), Budi mengimbuhkan bahwa mendekati 20 persen dari total dana belanja rumah tangga dihabiskan untuk pos akomodasi kendaraan, meliputi pembelian, ongkos perawatan, pembayaran pajak, hingga pembelian bensin, sehingga sektor ini menjadi yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi.
Oleh karena itu, beragam stimulus yang diberikan bagi warga pada situasi saat ini, di kala impak kenaikan biaya begitu nyata dirasakan, bakal membuahkan efek adopsi yang jauh lebih optimal bagi setiap rupiah yang dialokasikan oleh negara.
"Dalam situasi inilah kami siap mendukung komitmen pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik," katanya.
Pihak AISMOLI pun menyatakan kesiapannya untuk merangkul segenap pembuat kebijakan dalam memanfaatkan momentum ini secara kolektif demi mengeksekusi pelbagai langkah strategis, guna menggaransi penguatan ekosistem kendaraan listrik domestik di atas basis regulasi yang ajek dan terukur.
Menurut Budi, tingkat penerimaan publik terhadap pemanfaatan kendaraan bertenaga setrum di Indonesia saat ini tergolong sangat masif, di mana lewat jajak pendapat yang digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar mendapati angka 98 persen responden menyatakan setuju.
Bukan hanya itu, data dari lembaga survei yang diadopsi oleh AISMOLI tersebut memperlihatkan 94,8 persen responden sepakat bahwa pihak eksekutif perlu mengambil peran aktif guna memacu transisi energi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa dari kelompok yang sudah mengendarai EV, tercatat sebanyak 96,8 persen mengutarakan keuntungan riil yang didapat, yaitu ongkos operasional yang jauh lebih murah, perawatan berkala yang simpel, serta beban pajak yang lebih bersahabat.
Sementara itu, bagi kalangan responden yang belum beralih ke EV, sebanyak 81,1 persen mengaku berminat untuk berpindah haluan jika moda transportasi ini terbukti mampu meningkatkan taraf hidup mereka dari aspek kesehatan, kelestarian lingkungan, dan keuangan.
Riset tersebut pun membeberkan bahwa sebanyak 89,2 persen masyarakat menaruh harapan agar pemerintah menetapkan harga kendaraan listrik agar lebih ekonomis, dan 95,8 persen menyokong penuh langkah pemerintah dalam menggenjot produksi kendaraan dengan tingkat emisi rendah secara berkala.
"Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi," ujar Budi.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal AISMOLI Hanggoro Ananta Khrisna mengutarakan bahwa elemen krusial yang dinanti oleh sektor industri EV saat ini adalah kehadiran payung hukum yang stabil serta dapat diprediksi arahnya.
Adanya kepastian garis kebijakan fiskal maupun regulasi untuk jangka menengah dan panjang, mulai dari format subsidi pembelian, ketentuan pajak kendaraan, hingga regulasi standardisasi produksi, bakal menjadi faktor penentu seberapa jauh investasi manufaktur dapat berkembang secara berkesinambungan.
"Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti," katanya.
Ia mengklaim pihak industri kini telah bersiap secara total, pasokan unit kendaraan dalam posisi aman, rantai distribusi berjalan aktif, serta berbagai draf rekomendasi perbaikan teknis pun sudah diserahkan kepada pihak birokrasi.
Hal yang mendesak untuk diwujudkan saat ini, tuturnya, yaitu adanya aturan teknis operasional jangka pendek guna menghadirkan kepastian dalam waktu dekat, dibarengi komitmen regulasi jangka menengah yang mampu menstimulus iklim investasi yang sehat bagi segenap rantai pasok industri EV nasional.
"Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif secara global," ujar Hanggoro.