JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) memperoleh plafon anggaran senilai Rp276,8 miliar untuk pagu Tahun Anggaran (TA) 2027. Alokasi ini resmi disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada hari ini, Senin (22/6/2026).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjabarkan bahwa pagu anggaran tersebut nantinya bakal dialokasikan guna menyokong kegiatan operasional dari kementerian koordinator terkait.
Di samping itu, Banggar DPR RI juga mengonfirmasi kesepakatan untuk menyetujui ajuan kebutuhan anggaran yang akan diserahkan oleh segenap Kementerian Koordinator pada beberapa waktu ke depan.
"Terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?" ujar Said Abdullah yang langsung disambut seruan "Setuju" dari para anggota Banggar DPR RI.
Merespons ketetapan parlemen tersebut, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghaturkan rasa apresiasi atas suntikan dukungan legislatif terhadap draf rancangan anggaran Kemenko IPK untuk masa bakti 2027.
Sokongan pembiayaan fiskal ini dipandang sangat vital mengingat besarnya skala tanggung jawab Kemenko IPK dalam menyelaraskan aneka proyek strategis nasional.
AHY tidak menampik adanya beban ekstra yang tergolong besar dalam rangka mengawal integrasi pembangunan sektor infrastruktur di level kewilayahan.
Biarpun begitu, Kemenko IPK menegaskan komitmen serta kesiapannya untuk senantiasa memelihara ritme kinerja demi menuntaskan program-program unggulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Dari Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan, kami ucapkan terima kasih atas atensinya terhadap rancangan anggaran untuk periode 2027. Tentunya ada beberapa hal yang penting terkait beban tambahan dalam konteks pengawalan pembangunan infrastruktur Indonesia," ungkap AHY.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi agar segenap pemangku kebijakan tidak meluputkan andil konkret dari sektor pembangunan fisik ini terhadap upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.