JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan bahwa program imunisasi nasional pada tahun 2026 masih mengalami defisit pendanaan berkisar Rp1 triliun sebagai akibat dari adanya pemotongan anggaran yang dilakukan sebelumnya.
“Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (23/6/2026).
Berdasarkan penjelasan Budi, penyusutan alokasi tersebut turut memberikan imbas terhadap ketersediaan dana imunisasi serta vaksinasi yang diperlukan oleh pihak pemerintah guna mengeksekusi program rutin tahunan.
Menurut penuturan Budi, pihak Kemenkes sebenarnya sudah merancang rencana jangka panjang untuk program imunisasi sampai tahun 2029 dan telah menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas.
Secara makro, sambung Budi, Kemenkes mengalkulasi total keperluan anggaran untuk menyokong program imunisasi nasional sepanjang periode 2025-2029 menyentuh angka Rp44 triliun.
“Kebutuhannya itu Rp 44 triliun. Tapi ini sampai 2029 kan, masih sampai 2029,” jelas Budi.
Akan tetapi, kata Budi, pihaknya saat ini masih berhadapan dengan kendala kekurangan biaya demi mencukupi keseluruhan target tersebut.
Oleh sebab itu, pihaknya sedang mengupayakan pengajuan tambahan dana kepada pemerintah untuk menambal kekurangan yang ada.
“Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan Rp 1 triliun, karena kemarin dipotong," kata Budi.
“Jadi masih ada gap sekitar Rp 4,91 triliun sampai 2029. Ini untuk menyampaikan ke temen-temen di Komisi IX,” sambungnya.
Penguatan imunisasi nasional
Pada momentum tersebut, Budi memberikan penegasan bahwa pihak pemerintah tetap membidik target penguatan program imunisasi nasional untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan.
Salah satu aspek yang diprioritaskan ialah menjamin seluruh keperluan fasilitas penunjang pelayanan imunisasi dapat terpenuhi.
Ia menaruh harapan agar pelengkapan infrastruktur tersebut bisa dirampungkan dalam kurun waktu dua tahun mendatang, termasuk pemenuhan kebutuhan sistem rantai dingin atau cold chain guna menyimpan produk vaksin.
"Di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi. Kayak tadi, alat pendinginnya, ya. Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus direviu," kata Budi.
Di samping pembenahan fasilitas serta penyediaan stok vaksin, Kementerian Kesehatan juga bakal mengintensifkan kegiatan edukasi publik mengenai esensi penting dari imunisasi.
Menurut pandangan Budi, langkah sosialisasi ini wajib dikelola secara lebih serius lantaran akhir-akhir ini muncul tren peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang memberikan penolakan terhadap vaksin.
"Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena enggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," pungkasnya.