JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi diamanahkan mandat sebagai Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Prasetyo bakal memimpin koordinasi guna mengantisipasi pelbagai persoalan yang melanda perusahaan-perusahaan yang berisiko memicu pemutusan hubungan kerja.
Prasetyo menuturkan bahwa penunjukan dirinya didasari atas permohonan dari beragam elemen yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, tak terkecuali dari kelompok pekerja.
"Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder terkait," ujar Prasetyo setelah rapat kerja di Gedung DPR bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan serta perwakilan serikat buruh.
Mengenai strategi Satgas Mitigasi PHK ke depan, dirinya memaparkan bahwa secara resmi pihaknya memerlukan waktu.
Hal itu dikarenakan pelbagai rencana taktis satgas bakal dimatangkan kembali, termasuk rencana melibatkan Desk Ketenagakerjaan Polri ikut serta dalam mengawal dan mengantisipasi PHK.
Dirinya menguraikan bahwa ke depan pihak satgas bakal melangsungkan pemantauan sekaligus berkolaborasi saling berbagi data mengenai kendala-kendala yang tengah dihadapi korporasi yang berisiko PHK.
"Salah satu langkah konkret pagi hari ini, tadi sudah banyak sekali yang kami bahas perusahaan-perusahaan yang sudah kejadian sekian tahun yang lalu, juga sudah ada PHK tapi belum terselesaikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan," ujar Prasetyo.
Tersedia pula data mengenai korporasi yang berisiko mengalami PHK yang selanjutnya telah ditangani satu demi satu.
"Karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi supply bahan baku," ujar Prasetyo.
Dirinya memaparkan bahwa adakalanya persoalan PHK timbul akibat adanya perselisihan internal dalam jajaran manajemen perusahaan.
"Akan tetapi apapun itu penyebabnya akan menjadi tugas kami untuk bersama-sama melakukan mitigasi," tuturnya.