JAKARTA- Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur Pertamina sudah mantap untuk mendistribusikan bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 50 (B50), menjelang agenda peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Untuk B50, kami dari Pertamina secara infrastruktur gitu ya, siap untuk menyalurkannya,” ujar Baron ketika dijumpai di sela-sela acara Kick Off dan Coaching Clinic Apresiasi Jurnalistik Pertamina 2026 di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Baron memaparkan bahwa fasilitas infrastruktur Pertamina yang paling matang dalam merealisasikan program B50 terletak di kawasan Pulau Jawa.
“Semua kesiapan sebenarnya di Pulau Jawa terutama yang paling siap,” kata Baron.
Mengenai teknis implementasi B50, Baron menyebutkan jika hingga kini Pertamina masih terus menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah untuk eksekusinya. Presiden Prabowo Subianto diagendakan bakal merilis program B50 tersebut pada awal Juli 2026.
Selanjutnya, dalam fase pendistribusian, Baron mengutarakan bahwa Pertamina memperoleh kelonggaran waktu selama tiga bulan sepanjang masa peralihan guna mengeksekusi penyesuaian dari B40 menuju B50.
Merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, ditetapkan adanya masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang kedapatan masih menyimpan stok bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan takaran pencampuran 40 persen atau B40.
Badan usaha yang kedapatan masih memegang stok B40 diberikan kelonggaran untuk mengedarkan komoditas tersebut hingga batas akhir 30 September 2026, dengan tetap mengacu pada tolok ukur dan spesifikasi baku yang telah digariskan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi jika seluruh lini sektor telah siap mengoperasikan kebijakan wajib B50 menyambut momen peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan bergulir pada Juli 2026.
Apabila regulasi B50 ini resmi berjalan, Presiden menaruh optimisme tinggi akan terciptanya efisiensi anggaran dalam jumlah besar.
"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kami akan swasembada energi. Kami tidak mau impor apa pun untuk BBM kami, untuk energi kami," ujar Presiden Prabowo.
Berdasarkan sudut pandang Presiden, kedaulatan energi serta ketahanan energi menjadi aspek mutlak yang diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia, berkaca pada besarnya dampak negatif yang berpotensi menerpa masyarakat apabila timbul pergolakan di negara-negara produsen minyak maupun jalur-jalur logistik distribusi minyak layaknya situasi yang tengah berlangsung di Selat Hormuz saat ini.