JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersinergi dengan GIZ Indonesia dan ASEAN memperkukuh pengoptimalan Aplikasi Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai basis data strategis dalam mengakselerasi transisi ekonomi hijau.
Comission Manager Climate and Biodiversity Hub Indonesia GIZ Indonesia & ASEAN Karin Allgoewer dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat, mengungkapkan lewat Aplikasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Aksi Pembangunan Rendah karbon dan Berketahanan Iklim (AKSARA), Pemerintah Indonesia memacu kehadiran data penurunan emisi yang kian presisi, terpadu, serta dapat dijadikan landasan perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Ia mengimbuhkan bahwa di samping memperkokoh metodologi kalkulasi emisi yang selaras dengan standar internasional, kemitraan ini dikonsentrasikan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah supaya dapat mengimplementasikan sistem pelaporan yang menopang pembiayaan hijau.
"Kemitraan GIZ mendukung penuh penguatan kapasitas kelembagaan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Aplikasi AKSARA memiliki peran strategis dalam mengubah catatan administratif aksi penurunan emisi menjadi basis data yang valid untuk memperkuat daya saing ekonomi dan terhadap iklim. Penguatan kapasitas daerah ini krusial demi mewujudkan pembiayaan hijau yang tepat sasaran," ujar Karin.
Ia menjabarkan dalam kerja sama tersebut GIZ ikut andil memperkuat perumusan metodologi kalkulasi emisi Gas Rumah Kaca yang presisi dan berstandar internasional, keterpaduan sistem pemantauan, penguatan kapasitas daerah, serta perpindahan ke arah sistem pelaporan penurunan emisi yang kian transparan selaras komitmen Paris Agreement dan standar Enhanced Transparency Framework.
Selaras dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, indikator penurunan emisi gas rumah kaca serta Indeks Ekonomi Hijau kini bertransformasi menjadi bagian krusial dalam restrukturisasi ekonomi nasional.
Oleh karena itu, ia mengutarakan pemerintah memerlukan sistem pelaporan yang bisa melahirkan data tepercaya sampai level daerah. Optimalisasi platform tersebut menjadi salah satu titik berat dalam Lokakarya Nasional 2026 Pelaporan Aksi Pembangunan Rendah Karbon yang dihadiri delegasi Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari 38 provinsi.
AKSARA, sambungnya, memfasilitasi pemerintah daerah untuk memetakan, memantau sekaligus mengevaluasi rupa-rupa aksi reduksi emisi secara berkala.
Aplikasi ini pun terkoneksi dengan fitur Climate Budget Tagging via platform CONNECT yang diwujudkan bersama Kementerian Keuangan, sehingga pengeluaran daerah bagi program iklim dapat diawasi secara kian transparan serta akuntabel.
Melalui sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diukur, ia menyebutkan Indonesia diproyeksikan mampu mendongkrak kepercayaan para penanam modal terhadap proyek-proyek pembangunan rendah karbon.
Capaian dari lokakarya tersebut pun menegaskan bahwa mutu data dari pemerintah daerah bakal menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan fiskal hijau serta investasi berkelanjutan.
Eksistensi AKSARA diproyeksikan menjadi pilar bagi perumusan kebijakan ekonomi hijau yang bersandar pada data sekaligus menstimulus pemenuhan target pembangunan rendah karbon di Indonesia, kata dia.