JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) berpandangan bahwa penguatan otonomi daerah yang adaptif menjadi aspek kunci demi mengokohkan perekonomian lokal serta kemandirian fiskal tingkat kabupaten.
Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengutarakan eskalasi kapasitas fiskal daerah sangat diperlukan supaya pemerintah kabupaten sanggup mengeksekusi program strategis yang selaras dengan keperluan daerah.
“Oleh karena itu revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kebijakan desentralisasi lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah,” kata Bursah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut pandangannya, ketahanan fiskal yang lebih kokoh dibutuhkan guna menopang program ketahanan pangan, pemenuhan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Ia mengimbuhkan bahwa celah inovasi yang kian lebar dapat memacu lahirnya kebijakan ekonomi yang pas dengan potensi lokal, sekaligus mendongkrak daya saing daerah.
Bursah menguraikan Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah merumuskan poin-poin rekomendasi yang dihimpun dari rupa-rupa forum diskusi bersama pemerintah kabupaten di penjuru tanah air.
Masukan-masukan tersebut diproyeksikan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan DPR RI dalam membenahi pembagian porsi wewenang antara pusat dan daerah.
Sebelumnya, perspektif tersebut telah dipaparkan dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7), sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-26 Apkasi.
Pertemuan tersebut membedah seputar perluasan ruang inovasi daerah, maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembenahan regulasi agar pemerintah kabupaten mengantongi kelonggaran yang lebih besar dalam menggerakkan roda ekonomi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk kian inovatif di tengah pengetatan pos Transfer Keuangan Daerah (TKD).
"Setiap pemimpin ada ujiannya dan tiap ujian ada pemimpinnya. Saat ini kepala daerah menghadapi tantangan pengetatan Transfer Keuangan Daerah sehingga dibutuhkan inovasi dalam mengelola pembangunan," ujar Bima.
Ia mengutarakan para kepala daerah wajib terampil dalam melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru supaya pembangunan terus melaju kendati ruang fiskal kian menyempit.
Berdasarkan penuturan Bima, Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan dua syarat utama supaya Indonesia bertransformasi menjadi negara maju, yakni terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) serta mendayagunakan bonus demografi dengan maksimal.
Demi menyentuh sasaran tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkokoh ekonomi lokal lewat peningkatan investasi, pengembangan keunggulan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah.
Bima menganggap Apkasi mengemban fungsi krusial selaku wadah kerja sama antarkabupaten guna mengakselerasi deseminasi praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola fiskal, inovasi pelayanan publik, serta alternatif pembiayaan proyek pembangunan.
Di samping menghasilkan masukan kebijakan, agenda dialog tersebut dinilai memberikan stimulus ekonomi secara instan bagi wilayah Deli Serdang melalui lonjakan aktivitas perhotelan, sektor transportasi, bisnis kuliner, hingga penjualan produk UMKM lokal.