JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia kini semakin dekat untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) seiring dimulainya tahap preparation discussion atau diskusi persiapan dalam proses aksesi.
Kabar baik ini disampaikan pada Pertemuan Komisi CPTPP ke-10 yang diselenggarakan secara daring pada 26 Juni 2026. Melalui forum tersebut, para menteri dari negara anggota menyetujui pelaksanaan diskusi persiapan bersama perwakilan dari Indonesia, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UEA).
“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kami sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kami hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Fase ini menjadi tahapan awal sebelum dibentuknya Accession Working Group (AWG) yang merupakan bagian dari rangkaian menuju keanggotaan resmi di CPTPP.
Airlangga menyebutkan bahwa pihak pemerintah memasang target agar Indonesia bisa resmi menjadi anggota penuh CPTPP pada tahun 2027.
Sampai dengan saat ini, Indonesia sudah melakukan penyelarasan regulasi domestik yang mencakup 22 bab ketentuan CPTPP, serta menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru sebagai depository country pada 12 Mei 2025.
Seperti yang telah diketahui, CPTPP merupakan salah satu kesepakatan perdagangan bebas berskala tinggi yang menjadi blok perdagangan krusial di kancah global.
Aliansi ini sekarang beranggotakan 12 negara, di antaranya Jepang, Kanada, Australia, Inggris, Singapura, dan Meksiko, yang secara akumulatif menguasai sekitar 15 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dengan jangkauan pasar mendekati 600 juta jiwa.
Sepanjang proses aksesi ini, Indonesia pun mendapatkan sokongan dari sejumlah negara anggota CPTPP, termasuk Inggris, yang secara kontinu terus mendukung pengajuan Indonesia untuk bergabung ke dalam CPTPP.
Bentuk dukungan tersebut juga diwujudkan lewat penandatanganan kerja sama Indonesia-United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 yang lalu.
"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ujar Menko Airlangga.
Airlangga berpandangan bahwa keikutsertaan Indonesia bakal memperlebar jangkauan pasar ekspor domestik, mendorong volume perdagangan dan investasi, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di dalam rantai nilai regional maupun global.
Bukan hanya itu, para pelaku usaha juga bakal memetik keuntungan lewat penyederhanaan mekanisme kepabeanan, regulasi perdagangan digital yang lebih modern, proteksi investasi dan hak kekayaan intelektual, hingga implementasi rules of origin yang mendorong integrasi rantai pasok antarnegara anggota.
"Bagi masyarakat, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif," katanya.
Airlangga mengimbuhkan bahwa Indonesia tetap memprioritaskan mekanisme multilateral lewat CPTPP lantaran dinilai sanggup menyediakan akses pasar yang lebih luas sekaligus menopang sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berpijak pada regulasi.
Walau begitu, pihak pemerintah tetap membuka opsi untuk menjalin Bilateral Free Trade Agreement (FTA), termasuk bersama Inggris, jika proses perundingan multilateral di CPTPP memakan waktu yang lebih lama.
"Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kami berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia," tutupnya.